Ihwal Sengketa 4 Pulau Antara Sumut dan Aceh, HMI Nilai Ketua DPRD Sumut Provokatif: Jangan Main Api!

Medan, tvOnenews.com - Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara menanggapi pernyataan Ketua DPRD Sumut soal harus memepertahankan 4 pulau yang sedang bersengketa antara Sumut dan Aceh.

Bahkan Badko HMI menilai Ketua DPRD Sumut tidak bijak dalam menanggapi persoalan serta ucapannya berpotensi memicu kegaduhan publik di tengah polemik yang tengah berkembang mengenai status empat pulau di wilayah perairan Sumatera Utara.

Maka melalui pernyataan resminya, Badko HMI Sumut menilai bahwa komentar yang disampaikan oleh Ketua DPRD tersebut bersifat provokatif dan tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik yang semestinya menjaga stabilitas sosial dan ketenangan  psikologis masyarakat.

“Kami sangat menyayangkan sikap Ketua DPRD Sumut yang justru memperkeruh keadaan dengan pernyataan yang tidak solutif. Pejabat publik seharusnya menjadi perekat, bukan pemantik kegaduhan,” beber Yusril Ketua Umum HMI Sumut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (15/6/2025). 

HMI Sumut menegaskan bahwa persoalan empat pulau tersebut adalah isu strategis yang menyangkut kedaulatan, hak masyarakat lokal, dan integritas wilayah. 

Oleh karena itu, kata dia, setiap pernyataan terkait isu ini harus disampaikan secara hati-hati dan berdasarkan data serta pertimbangan hukum yang kuat.

Bahkan HMI Sumut menyampaikan beberapa sikap resmi Ketua DPRD Sumut sebelum memberi keterangan kepublik harus paham sejarah tekait wilayah tersebut melalui perjanjian helsinki serta undang-undang no 24 tahun 1956 yang telah menjadi pijakan historis dalam mengatur batas batas wilayah aceh sebagai otonomi khusus, yang seharusnya dikeluarkan bahas tersebut proses penyelesaian persoalan secara damai dan konstitusional.

Selain itu, kata dia, Badko sumut mengimbau seluruh elemen pemerintahan dan legislatif di Sumatera Utara untuk mengedepankan pendekatan solutif, adil, dan partisipatif dalam menyikapi persoalan ini.

"Kami HMI Sumut akan terus mengawal isu ini secara kritis dan konstruktif, demi melindungi hak-hak masyarakat dan menjaga keutuhan wilayah Sumatera Utara."

“Isu ini bukan ruang bermain politik, tapi menyangkut masa depan masyarakat pesisir dan keutuhan wilayah kita. Jangan sampai komentar sembrono merusak proses penyelesaian yang sedang diupayakan bersama,” lanjutnya.