Usai Kasus Tambang Raja Ampat, Ketua Dewan Adat Papua Soroti Hilangnya Dana CSR PT Gag: Penegak Hukum Periksa!

Jakarta, tvOnenews.com - Usai kasus tambang nikel di Raja Ampat jadi sorotan. Kini, hilangnya dana Corporate Sosial Responsilibility (CSR) PT Gag, jadi sorotan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari Papua Barat Daya sekaligus Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Tengah, Paul Finsen Mayor.

Menyikapi hal itu, Paul mendesak aparat penegak hukum untuk cek dana Corporate Sosial Responsilibility (CSR) PT Gag mengalir entah kemana.

Hal ini lantaran, selama beberapa tahun belakangan ini CSR dari PR Gag hilang.

“Saya desak saja aparat penegak hukum cek CSR PT Gag Nikel yang sudah beberapa tahun ini hilang,” ucap Paul seperti dikutip dari KompasTV, Rabu (11/6/2025) malam.

Bahka, Paul juga meminta kepada perusahaan yang masuk ke wilayah Papua untuk mempekerjakan 80 persen orang asli Papua.

Baca Juga

Maroef Sjamsoeddin: Hilirisasi Kunci Transformasi Ekonomi Indonesia

“Harapan saya adalah ketika perusahaan masuk dan bekerja seperti ini, sesuai dengan otonomi khusus harus 80% orang asli Papua kerja di situ, tapi kalau Gag tidak dan di perusahaan-perusahaan lain yang ada di Raja Ampat maupun di Sorong juga sama,” bebernya.

“Nah kalau ada 4 perusahaan yang ditutup, maka pekerja-pekerja dari perusahaan itu yang notabene orang asli Papua sebaiknya dibawa dan dipekerjakan di Pulau Gag,” lanjutnya.

Menurut Paul, saat ini hanya sedikit masyarakat asli Papua yang dipekerjakan oleh PT Gag.

“Pekerja orang asli Papua di sana itu di bawah 10%, iya saya ke sana Tahun 2022 untuk pergi cek itu, pekerjanya mungkin cuma 3%, orang kerja semua dibawa dari luar, kontraktor lokalnya tidak dilibatkan di bawa kontraktor dari luar,” ujar Paul.

“Jadi saya lihat memang benar-benar sumber daya alam yang dikeruk, sumber daya manusia terpuruk,” bebernya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengambil langkah tegas terkait aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. IUP empat perusahaan tambang di pulau-pulau kecil di Raja Ampat itu kini dicabut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan atas IUP empat perusahaan tambang di Raja Ampat.