Sidang Lanjutan Kasus Taspen, ANS Kosasih dan Ekiawan Bacakan Eksepsi

Jakarta, tvOnenews.com - Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat kembali menggelar sidang perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan investasi PT Taspen pada reksa dana I-NextG2, Selasa (10/6/2025).

Sidang kali ini memasuki agenda pembacaan eksepsi (nota keberatan) dari pihak terdakwa mantan Direktur Utama PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih dan mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management (IIM) Ekiawan Heri Primaryanto. 

Sebagai bantahan terhadap Dakwaan Penuntut Umum KPK, Kuasa Hukum A. N. S. Kosasih (mantan Dirut Taspen), Andra Pasaribu dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa keputusan menempatkan investasi sebesar Rp1 Triliun pada reksa dana I-Next G2 yang dikelola oleh PT Insight Investments Management (IIM) merupakan kebijakan kolektif kolegial, bukan keputusan Kosasih secara pribadi.

Berbeda dengan Kosasih, Ekiawan menyampaikan eksepsi pribadinya dengan mengawali keberatan atas dakwaan dalam perkara ini terkait pengelolaan investasi yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi dirinya sebagai Direktur Utama, melainkan sebagai Wakil Manajer Investasi pada sebuah perusahaan efek dengan bidang usaha Manajer Investasi.

Ekiawan menegaskan bahwa tidak ada kerugian negara yang diderita Taspen senilai Rp 1 Triliun karena Taspen sebagai pemegang unit penyertaan dalam RD I-NextG2 belum melakukan penjualan kepemilikan unit penyertaannya terhadap investasinya tersebut. 

Bahkan, dengan masih berjalannya investasi pada reksa dana tersebut, Ekiawan dimuka persidangan mempertanyakan tentang apakah dirinya akan dikeluarkan dari penjara apabila investasi Taspen yang sekarang bernilai Rp 850 Milyar kelak menjadi Rp 1 Triliun sehingga sama dengan nilai investasi yang Taspen lakukan, di luar dari dividen yang dibagikan kepada Taspen sekitar Rp12 Milyar.

Baca Juga

Satu Tahun Danantara, TASPEN Turut Serta Berbagi Cahaya Kebahagiaan Untuk Anak Sekolah di Bengkulu

Selain itu, Ekiawan dalam keberatannya juga menyampaikan ketiadaan niat jahat untuk merugikan keuangan negara ini maupun menguntungkan pihak manapun.

Setelahnya, sidang dilanjutkan dengan pembacaan Eksepsi dari Kuasa Hukum Ekiawan, Aditya Sembadha yang menjelaskan tentang kewenangan yang dimiliki OJK dalam perkara ini yang merupakan pelanggaran dengan sanksi yang bersifat administratif, sehingga menurut Kuasa Hukum Ekiawan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tipikor.

Kuasa Hukum Ekiawan juga menyampaikan bahwa Dakwaan tidak menjelaskan seluruh unsur Pasal yang dituduhkan terhadap kliennya. Lebih lanjut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menanggapi keberatan yang telah disampaikan oleh Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya pada sidang berikutnya yang diagendakan pada Jumat (13/6/2025). (ebs)