Masyarakat Dayak Bersatu Desak Bubarkan Ormas Hercules, DPRD Kalteng Beberkan Dampak Kehadiran GRIB Jaya

Jakarta, tvOnenews.com - Tak hanya Pecalang dan Gubernur Bali, Wayan Koster saja yang menolak kehadiran GRIB Jaya di Bali. Namun, kini mencuat desakan  Aliansi Masyarakat Dayak Bersatu yang menolak ormas besutan Hercules itu.

Bahkan baru-baru ini, Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S Dohong menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Dayak Bersatu, terkait penolakan ormas GRIB Jaya di Kalteng, pada Kamis, (5/6/2025).

Dalam audiensi tersebut, kata Arton, Aliansi Masyarakat Dayak Bersatu menyampaikan aspirasi terkait penolakan keberadaan Ormas Grib Jaya di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng).

Arton menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu aspirasi dan poin-poin yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Dayak Bersatu.

"Teman-teman Aliansi Masyarakat Dayak Bersatu menyampaikan kepada DPRD Kalteng tentang penolakan adanya Ormas Grib Jaya di Kalteng dan kami pelajari terlebih dahulu tuntutan tersebut," bebernya, pada Kamis (5/6/2025).

Baca Juga

Daripada Jual Naming Rights Halte ke Parpol, PSI Lebih Setuju Pemprov Jakarta Obral Lapak Dagang

Lanjutnya menyampaikan, bahwa menurut Aliansi Masyarakat Dayak Bersatu, keberadaan dan aktivitas Ormas Grib Jaya telah berdampak negatif bagi masyarakat sekitar. 

Salah satu dampak yang paling terasa adalah penyegelan yang dilakukan oleh Ormas Grib Jaya terhadap beberapa perusahaan.

Tak hanya itu saja, penyegelan itu mengakibatkan masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut kehilangan sumber pendapatan.

Kehilangan sumber pendapatan tersebut menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini menjadi salah satu poin penting yang menjadi sorotan Aliansi Masyarakat Dayak Bersatu

Arton berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang, karena dapat merugikan masyarakat sekitar.

Kemudian, dia katakan, DPRD Kalteng akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan melakukan kajian dan evaluasi lebih lanjut. Langkah-langkah yang akan diambil akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek hukum dan sosial ekonomi masyarakat.   

DPRD Kalteng berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah.

"Audiensi ini menunjukkan kepedulian DPRD Kalteng terhadap aspirasi masyarakat dan keseriusan dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, buat merinding soal pernyataan sikap Pecalang dari 1.500 Desa Adat di Bali tolak preman berbaju ormas. Aksi ini dilakukan usai Gubernur Bali, Wayan Koster menolak adanya ormas besutan Hercules, GRIB Jaya, di Bali, pada Senin (12/5) lalu.