Mendikdasmen Komentari Kebijakan Dedi Mulyadi yang Ingin Pelajar Masuk Sekolah Jam 6 Pagi
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mewajibkan pelajar masuk sekolah pukul 06.00 pagi.
Menurut Mu'ti, kebijakan tersebut seharusnya mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Sudah ada ketentuan kementerian tentang berapa lama belajar di sekolah, kemudian juga hari-hari sekolah itu ada ketentuannya,” ujar Mu'ti saat ditemui di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2025).
- tvOnenews.com/Adinda Ratna Safira
Mu'ti merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, yang di dalamnya mengatur durasi kegiatan belajar-mengajar serta jumlah hari sekolah per pekan.
“Sebaiknya semua pihak memahami apapun kebijakannya. Kami harapkan senantiasa mengacu kepada apa yang sudah menjadi kebijakan di kementerian,” tambahnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi diketahui telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 51/PA.03/Disdik, yang mengatur sejumlah kebijakan baru bagi pelajar tingkat dasar hingga menengah di provinsi tersebut.
Dalam kebijakan itu, terdapat tiga poin utama:
- YouTube
1. Jam malam pelajar, berlaku mulai Juni 2025, membatasi aktivitas siswa di luar rumah dari pukul 21.00 hingga 04.00 WIB.
2. Penyamaan hari belajar untuk seluruh pelajar di Jawa Barat.
3. Waktu masuk sekolah pukul 06.00 WIB.
“Dulu waktu jadi Bupati Purwakarta, saya bupati pertama yang membuat hari belajar sampai hari Jumat, dan jam pelajarannya mulai pukul 06.00 pagi. Tidak apa-apa mulai pukul 06.00, tapi belajarnya kan sampai Jumat,” kata Dedi saat konferensi pers di Bandung, Minggu (1/6/2025).
Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat agar mengoordinasikan pelaksanaannya hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani di komisi pendidikan menyebut bahwa kebijakan tersebut kurang mempertimbangkan kenyamanan peserta didik.
"Yang ketiga, kenyamanan dalam belajar juga tidak terpikirkan," ujarnya.
Politikus asal PKB tersebut mendorong Dedi Mulyadi untuk berkoordinasi secara menyeluruh dengan pemangku kepentingan pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Load more