Heboh Dugaan Gratifikasi Pejabat Kementerian yang Minta Uang ke Anak Buah, Menteri PU Minta Jangan Ada Ditutupi

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan pentingnya penyelesaian segera atas dugaan kasus gratifikasi di Sekretariat Jenderal Kementerian PU. Dalam pernyataan tegasnya, Dody mendorong agar segala proses dilakukan secara transparan, tanpa ada yang ditutup-tutupi.

"Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada yang ditutup-tutupi, saya takut memberi sinyal yang salah kepada Presiden. Saya hanya mendorong agar semuanya berjalan terbuka dan cepat," ujar Dody usai membuka kegiatan Creative Infrastructure Financing Day 2025 (CreatIFF) di Gedung Auditorium Kementerian PU, Selasa (3/6/2025).

Dody menyampaikan bahwa dirinya telah memanggil Inspektur Jenderal (Irjen) PU, Kepala Biro Hukum PU, dan Inspektur VI PU untuk membahas perkembangan kasus ini. "Pak Irjen sudah menginformasikan. Semalam saya panggil untuk mendengar update-nya. Rupiah dan dolarnya masih berada di Irjen, dan mereka meminta arahan dari saya. Saya bilang, kalau begitu, ya langsung saja diserahkan ke KPK," jelas Dody.

Menurut Dody, penyelesaian kasus ini sejalan dengan arahan Presiden yang menekankan pentingnya bersih-bersih di tubuh pemerintahan. "Presiden berkali-kali menyebutkan, pejabat yang tidak mau bersih-bersih ya harus dibersihkan, dengan cara beliau, dengan tidak hormat. Saya pikir itu sudah menjadi sinyal yang sangat jelas," tambahnya.

Kasus ini sebelumnya telah menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dugaan praktik gratifikasi di Kementerian PU melibatkan modus permintaan uang oleh seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri kepada bawahannya untuk kepentingan pribadi. Informasi tersebut merupakan hasil investigasi internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU.

Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, mengonfirmasi bahwa lembaga antirasuah ini akan segera menindaklanjuti temuan tersebut. "KPK melalui Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik Kedeputian Pencegahan dan Monitoring akan segera berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan Inspektur Investigasi Kementerian PU," ungkapnya.

Baca Juga

ASN di Pemkab Bogor Dilarang Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik

Budi menambahkan bahwa KPK menghargai langkah cepat yang dilakukan Inspektorat dalam menangani dugaan pelanggaran ini. "KPK akan melakukan analisis atas temuan investigasi tersebut. Kami mengapresiasi respons cepat Inspektorat," tegasnya.

Dody kembali menegaskan pentingnya kebersihan birokrasi dalam mengelola pemerintahan. "Saya sudah dengar arahan Presiden sekitar 10-15 kali. Itu crystal clear, tidak ada ruang untuk negosiasi. Kita harus bersih," katanya