Efek Domino Longsor Gunung Kuda Cirebon, Koperasi Al-Zariyah Didapati Langgar Dokumen RKAB

Jakarta, tvOnenews.com - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyebutkan Koperasi Al-Zariyah telah melanggar kewajiban administratif, sebelum terjadinya insiden longsor tambang galian C di Gunung Kuda Cirebon yang menewaskan belasan korban jiwa.

Kepala Dinas ESDM Jabar, Bambang Tirto Yuliono mengatakan kawasan Gunung Kuda memiliki empat izin usaha tambang yang salah satunya dimiliki Koperasi Al-Zariyah.

Ia menjelaskan izin operasi produksi oleh Koperasi Al-Zariyah masih berlaku hingga 5 November 2025. 

Namun sejak 2024, koperasi tersebut tidak lagi menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Padahal, kata dia, dokumen tersebut menjadi syarat dasar dalam menjalankan kegiatan tambang.

"Al-Zariyah ini sudah diingatkan berkali-kali agar melengkapi dokumen RKAB. Terakhir kami minta kegiatan tambang dihentikan pada 19 Maret 2025, tapi tidak diindahkan," kata Bambang dilansir dari Antara, Jakarta, Minggu (1/6/2025).

Menurut Bambang, pembiaran terhadap aktivitas penambangan tanpa dasar dokumen RKAB merupakan pelanggaran serius karena berkaitan langsung dengan aspek keselamatan kerja dan lingkungan.

Oleh karena itu, pihaknya sudah mencabut izin usaha pertambangan milik koperasi tersebut setelah insiden longsor di kawasan Gunung Kuda pada Jumat (30/5/2025).

"Kami cabut izin operasi produksi Al-Zariyah secara permanen pada hari itu juga," katanya.

Selain Al-Zariyah, Dinas ESDM juga mencabut tiga izin usaha tambang lainnya di kawasan yang sama.

Pertimbangannya, lanjut Bambang, metode penambangan dan karakteristik batuan di lokasi-lokasi tersebut dinilai serupa dan berpotensi menimbulkan insiden yang sama.

“Metode penambangan mereka hampir sama, jenis batuan juga serupa. Jadi demi keselamatan bersama, kami cabut semuanya,” katanya.

Setelah kejadian tersebut, pihaknya telah menurunkan tim gabungan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk melakukan pengecekan lapangan serta kajian teknis.

Ia menuturkan sejak tiga hari terakhir, Inspektur Tambang dari Kementerian ESDM juga diterjunkan untuk melakukan asesmen kelayakan dan keamanan dalam proses evakuasi korban.

“Saya sudah minta kepada Kementerian ESDM agar Inspektur Tambang standby 24 jam di lokasi untuk memastikan proses evakuasi berjalan aman dan sesuai standar keselamatan,” ucap dia. (ant/raa)