Cerita Kecil Bahlil Hidup Tanpa Listrik di Maluku: Lampu Pelita, Membuat Kening Saya Hitam

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan sedikit kisah masa kecilnya yang hidup tanpa listrik di Maluku beberapa dekade silam.

Cerita ini disampaikan Bahlil kala menegaskan komitmennya sebagai Menteri ESDM untuk melistriki desa-desa terpencil lima tahun ke depan.

Lewat program listrik desa (lisdes), pemerintah menargetkan elektrifikasi 5.758 desa yang belum teraliri listrik, dengan pembangunan pembangkit berkapasitas 394 MW dan penyambungan listrik ke sekitar 780 ribu rumah tangga.

Sebagai generasi yang lahir di tahun 70-an, Bahlil selayaknya banyak orang di generasinya yang saat itu masih merasakan minimnya listrik di desa-desa dan pulau-pulau terpencil.

Ia mengenang tempat kelahirannya di Banda, Maluku Tengah yang saat itu belum tersedia akses listrik dan penerangan hanya didapat melalui lampu pelita berbahan bakar minyak tanah.

Kisah ini diungkap saat Bahlil mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 2025-2034 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Baca Juga

Bakal Hadiri KTT Dewan Perdamaian yang Dipimpin Trump, Prabowo Subianto Tiba di Washington DC

"Program ini mengingatkan saya waktu kecil dulu. Saya dulu ini kan adalah anak republik yang lahir tidak ada listrik. Saya lahir pakai lampu pelita, bukan di rumah sakit. Dan sekolah sampai SD itu tidak juga pakai listrik, penerangan didapat dari lampu pelita yang jika saya bangun pagi membuat kening saya hitam," kenang Bahlil, dikutip Kamis (29/5/2025).

"Lampu pelita yang bermodalkan botol bekas, pakai sumbu kain bekas terus pakai minyak tanah. Dan agar tulisan itu bisa kita baca dari Pak Guru punya tugas, maka muka kita harus lebih dekat. Akhirnya itu (kening) hitam. Tapi nggak apa-apa, jadi Menteri ESDM juga akhirnya," ingatnya seraya disambut tepuk tangan.

Eks Menteri Investasi/Kepala BKPM itu menyebut, Lisdes memang sudah menjadi suatu keharusan dan tanggung jawab negara lantaran listrik adalah salah satu hak dasar warga negara.

Ketum Partai Golkar itu menyadari bahwa masih banyak desa-desa yang terletak di pinggiran dan terisolir belum bisa menikmati layanan listrik dari negara.

Dirinya menegaskan tidak ingin lagi melihat anak-anak negeri merasakan apa yang dirasakan oleh generasinya dahulu.

"Saya tidak ingin lagi ada anak-anak yang merasakan seperti saya dulu, merasakan ketiadaan penerangan listrik. Untuk itu, sesuai arahan Bapak Presiden agar di desa-desa yang belum ada listrik segera kita pasang, kita akan lakukan ini secara bertahap sampai 2029 selesai," imbuhnya.

Sebagai informasi, Lisdes merupakan program pemerintah melalui penugasan PLN untuk melistriki seluruh pelosok desa dengan membangun jaringan distribusi.

Program ini sejatinya adalah program rutin, di mana sampai pada akhir 2024, telah sebanyak 83.693 desa dan kelurahan di Indonesia akhirnya menikmati listrik.

Tak hanya lisdes, sejak 2022 hingga 2024 Kementerian ESDM juga menyalurkan 367.212 sambungan bantuan pasang baru listrik (BPBL) bagi rumah tangga tidak mampu sebagai komitmen pemerintah mewujudkan energi berkeadilan melalui penyediaan akses listrik.

Tujuan utama lisdes ini tidak lain adalah untuk memastikan seluruh warga negara dapat menikmati layanan listrik 24 jam penuh.

Menurut Bahlil, energi bukan hanya persoalan kebutuhan, tapi juga bentuk pemerataan dan keadilan yang harus dilakukan dari Sabang sampai Merauke.

Untuk merealisasikan program lisdes tersebut, pemerintah memerlukan investasi sekitar Rp50 triliun.

"Tugas kami lima tahun ke depan melalui program lisdes periode 2025-2029 sesuai perintah Presiden Prabowo kepada kami adalah segera menginventarisir dan membuat program terobosan dalam rangka memberikan akses listrik kepada desa-desa yang belum terlistriki," ujar Bahlil.

"Upaya menyediakan akses desa belum berlistrik ini dapat menjadi peluang bagi investor untuk menanamkan investasinya bersama pemerintah untuk mewujudkan energi berkeadilan," tegasnya. (rpi)