Potret Saat BMKG-Polisi Melucuti Simbol Kejayaan Ormas Milik Hercules (GRIB Jaya) di Tangsel

Jakarta, tvOnenews.com - Posko organisasi masyarakat milik Rosario de Marshall alias Hercules, yakni GRIB Jaya yang berada pada lahan BMKG dibongkar paksa dengan menggubakan ekskavator, Sabtu (24/5/2025). BMKG sendiri yang melakukan pembongkaran dengan dibantu Satpol PP setempat dan diawasi langsung oleh polisi.

Lokasi posko yang dibongkar berada di Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten.

Usai posko GRIP Jaya itu diruntuhkan 'simbol kejayaan' organisasi milik Hercules juga dilucuti.

Beberapa simbol itu seperti palang organisasi hingga bendera organisasi dari GRIB Jaya.

Simak foto-foto berikut:

Sumber :

• tvOnenews.com/Julio Trisaputra

Baca Juga

Ketum Ormas GRIB Jaya Hercules Geram, Tantang Maruarar Sirait dan KAI soal Sengketa Lahan di Tanah Abang Milik Negara

Sumber :

• tvOnenews.com/Julio Trisaputra

Sumber :

• tvOnenews.com/Julio Trisaputra

Sumber :

• istimewa

Sebelumnya diberitakan, pembongkaran posko organisasi milik Hercules ini, merujuk hasil pantauan, dimulai pada sekitar 17.00 WIB. Pembongkaran dilakukan setelah dilakukan pengosongan posko.

Sejumlah barang-barang yang dikeluarkan dari posko, diantaranya seperti lemari dan sound system (pengeras suara).

Setelah barang-barang dikeluarkan, barulah ekskavator melakukan tugasnya.

Sekitar 30 menit berselang, posko tersebut rata dengan tanah.

Pembongkaran posko terbilang cepat, sebab polisi sebelumnya telah menangkap beberapa anggota GRIB Jaya yang sempat melakukan perlawanan.

Sebelum dilakukan pembongkaran, BMKG melaporkan kasus dugaan pendudukan lahan milik negara secara sepihak oleh sebuah organisasi masyarakat (ormas) ke Polda Metro Jaya.

Dalam laporan yang disampaikan melalui surat bernomor e.T/PL.04.00/001/KB/V/2025, BMKG meminta bantuan pengamanan terhadap aset tanah seluas 127.780 meter persegi milik BMKG di Kelurahan Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan.

"BMKG memohon bantuan pihak berwenang untuk melakukan penertiban terhadap ormas yang tanpa hak menduduki dan memanfaatkan aset tanah negara milik BMKG," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Akhmad Taufan Maulana di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (22/5).