Detik-detik Mencekam Polda Metro Tangkap Anggota GRIB Jaya yang Duduki Lahan BMKG

Tangsel, tvOnenews.com - Baru-baru ini mencuat soal kabar detik-detik mencekam personel Polda Metro Jaya tangkap belasan anggota GRIB Jaya yang duduki lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), di Kelurahan Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (24/5/2025).

Kabar ini viral di media sosial hingga media massa, dan menyita perhatian publik hingga menuai komentar warganet.

Menyikapi insiden ini, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam, menyebut mereka ditangkap dalam kegiatan operasi preman.

"Dalam kegiatan operasi preman ini setidaknya kami telah mengamankan ada 17 orang," bebernya di Pondok Betung. 

Kata dia, dari 17 orang tersebut, 11 di antaranya adalah anggota organisasi kemasyarakatan (ormas). Satu dari mereka merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang ormas GJ setempat.

"Salah satunya adalah sodara Y, yang merupakan Ketua DPC Ormas GJ Tangsel," ungkap Ade Ary.

Enam orang lainnya, kata dia, adalah warga yang mengaku sebagai ahli waris lahan milik BMKG.

"Kemudian 6 di antaranya adalah ahli waris yang mengaku sebagai ahli waris di tanah ini," jelasnya.

Selain itu, dia katakan, di lahan tersebut saat ini berdiri warung makan dan lapak pedagang hewan kurban. 

Ade juga menjelaskan bahwa ormas besutan Hercules, yakni GRIB Jaya menarik uang dari para pedagang.

"Warung makan dan pedagang hewan mentransfer Rp 3,5 juta per bulan ke rekening Saudara Y," ujar Ade.

Barang bukti yang diamankan polisi yakni atribut, rekapan parkir, atribut-atribut ormas, senjata tajam 1, bendera-bendera ormas, dan bukti transfer. 

"Sajamnya ada bambu panjang, dan ada paku, banyak pakunya," kata Ade.

Polisi akan mendalami soal nominal yang telah didapatkan GRIB dari aktivitas di lahan ini.

Sebelumnya diberitakan, Ormas GRIB Jaya sempat cekcok terhadap BMKG terkain lahan.

Kemudian, diberitakan lagi, bahwa BMKG menyebut ormas yang menduduki aset negara di Kelurahan Pondok Betung, Tangerang Selatan itu meminta uang ganti rugi sebesar Rp 5 miliar sebagai syarat untuk menarik massa dari lokasi.