Dua Orang Kepercayaan Prabowo Isi Posisi Strategis di Kemenkeu, Salah Satunya Eks Anggota Tim Mawar

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, resmi melantik 12 pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, pada Jumat (23/5/2025).

Acara digelar secara tertutup dan disiarkan melalui virtual. Akan tetapi ada momen menyita perhatian publik yakni masuknya dua nama yang disebut sebagai pilihan langsung Presiden Prabowo Subianto, yaitu Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak dan Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai.

“Pada hari ini Jumat, tanggal 23, bulan Mei tahun 2025, saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Sri Mulyani di Aula Mezzanine Kemenkeu.

Sumber :

• Kemenkeu

Dari 12 pejabat yang dilantik, sembilan di antaranya mengisi posisi Direktur Jenderal. 

Tiga posisi Dirjen diisi oleh figur yang bukan berasal dari internal Kemenkeu, yakni Bimo Wijayanto, Djaka Budi Utama, dan Masyita Crystallin sebagai Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Djaka Budi Utama menjadi sorotan karena disebut masih berstatus sebagai Letnan Jenderal TNI aktif. 

Ia juga pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan dan Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN).

Namun, publik lebih mengenalnya sebagai eks anggota Tim Mawar, grup yang pernah diadili dalam kasus penculikan aktivis mahasiswa 1997–1998.

Sementara itu, Bimo Wijayanto sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Deputi bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia juga pernah bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sri Mulyani menyatakan bahwa penunjukan para pejabat ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. 

Ia menegaskan bahwa jabatan ini adalah sebuah kepercayaan, bukan hak yang otomatis diberikan.

“Anda mendapatkan kepercayaan dari presiden yang terpilih, sebuah kehormatan, bukanlah sebuah hak. Ini adalah privilege sekaligus harapan dari pimpinan negara dan pimpinan pemerintahan untuk menjalankan amanah,” ucap Sri Mulyani.

Ia menilai kepercayaan besar dari Presiden Prabowo ini diharapkan dapat membawa Kemenkeu menjadi institusi yang semakin andal dalam mengelola keuangan negara serta menjawab berbagai tantangan ke depan.