Pengamat: Bimo dan Djaka Budi Bisa Dongkrak Serapan Pajak dan Bea Cukai

Jakarta, tvOnenews.com - Praktisi bisnis dan pengamat ekonomi John Palinggi menilai pendapatan dari sektor pajak dan bea cukai akan meningkat seiring dengan dilantiknya Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak dan Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai.

“Kedua figur ini tentu memiliki sistem jaringan orang yang dipercaya untuk melakukan pencegahan ataupun penertiban ilegal di bidang bea cukai dan pajak, saya optimistis terhadap penempatan kedua sosok ini,” kata John di Jakarta, mengutip Antara pada Kamis.

Dia meyakini Presiden Prabowo Subianto memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan fiskal negara, di mana penunjukan dirjen baru ini menjadi salah satu langkah yang dilakukan.

Menurut dia, Kementerian Keuangan tentu ingin menertibkan proses ekspor maupun impor ilegal sambil menyelaraskan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI Angkatan Laut.

Sama halnya di sektor pajak. Upaya ini, kata John, bertujuan untuk mencegah penggelapan atau kebocoran di sektor pajak yang kerap terjadi dari tahun ke tahun.

“Saya yakin Presiden Prabowo secara bertahap akan bisa mengatasi masalah ini secara tuntas,” ujarnya.

John pun berpendapat kinerja tim ekonomi saat ini sudah sesuai jalur (on track), sehingga tak ada yang perlu dikhawatirkan terkait langkah Presiden Prabowo dalam menempatkan pejabat negara.

“Jadi, kita harus optimistis dan jangan pernah berpikiran negatif maupun pesimistis, karena membangun bangsa yang besar harus dengan pikiran-pikiran besar, positif, dan optimis, harus ada harapan bahwa hari esok akan lebih baik,” tuturnya.

Prabowo menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak dan Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai, sebagaimana yang disampaikan oleh Bimo sendiri usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/5).

“Saya diberikan mandat, nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan akan bergabung dengan Kementerian Keuangan, begitu juga dengan Letjen Djaka," kata Bimo saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan.

Adapun untuk pelantikan sebelum mengemban jabatan resmi itu, Bimo menjelaskan masih menunggu arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Untuk pelantikan dan segala macam menunggu arahan dari Menteri Keuangan," kata Bimo.