Gus Ipul Pastikan Renovasi SLBN A Pajararan Tak Ganggu Proses Pembelajaran Siswa
- Adinda Ratna Safira/tvOnenews
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Sosial (Mensos) RI, Syaifullah Yusuf memastikan proses belajar mengajar Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A Pajajaran tidak akan terganggu saat proses renovasi gedung.
Hal ini diungkapkan dirinya saat menanggapi soal sebelumnya ada kegaduhan terhadap rencana pendirian Sekolah Rakyat di Kompleks Sentra Wyata Guna.
“Ya kan ditempat sekolah dia pindah itu juga sekolah SLB juga. Sebenarnya tidak terganggu. Nah kita tunggu aja nanti kaya apa,” kata Gus Ipul, kepada wartawan, pada Selasa (20/5/2025).
Sementara itu Gus Ipul menyebutkan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan solusi yang terbaik.
“Sekarang lagi dikoordinasikan dengan Pemprov Jabar. Udah minta komunikasi agar dicari yang terbaik lah. Kita enggak mungkin memperlakukan SLB ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Kan semangat kita kan juga melayani penyandang disabilitas. Jadi tidak ada niat sedikit pun (mengganggu). Kita cari solusi yang terbaik,” jelas Gus Ipul.
Kemudian Gus Ipul mengungkapkan proses renovasi akan berlangsung selama dua bulan. Nantinya para siswa akan kembali lagi ke sekolah tersebut.
“Saya denger sih maksimal 2 bulan (renovasi). Setelah itu kembali lagi,” terangnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala SLBN A Pajajaran Kota Bandung, Gun Gun Guntara menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana pendirian Sekolah Rakyat di Kompleks Sentra Wyata Guna.
Ia menilai program tersebut merupakan langkah positif yang dapat berjalan berdampingan dengan kegiatan pendidikan di SLB Negeri A Pajajaran.
“Pada intinya saya dan teman-teman menyambut program Sekolah Rakyat ini, terlebih karena lokasinya berdampingan dengan SLB Negeri A Pajajaran,” ujar Gun Gun dilansir dari Antara, Jakarta, Minggu (18/5/2025).
Ia menegaskan tidak ada penolakan dari pihak SLB Negeri A Pajajaran terhadap Sekolah Rakyat.
Gun Gun menjelaskan kegaduhan yang sempat muncul hanyalah persoalan miskomunikasi yang kini sudah diluruskan melalui rapat koordinasi antara Kemensos, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), Dinas Pendidikan, dan pihak terkait lainnya.
“Permasalahan kemarin itu hanyalah miskomunikasi. Kami tetap mendukung keberadaan Sekolah Rakyat ini,” imbuhnya.
Load more