Juri Ardiantoro Bungkam Soal Hadi Poernomo, Publik Tunggu Kepastian Badan Penerimaan Negara

Jakarta, tvOnenews.com – Isu penunjukan Hadi Poernomo sebagai penasihat khusus Presiden Prabowo Subianto dalam bidang penerimaan negara kembali mencuat.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro angkat bicara dan menegaskan bahwa hingga kini belum ada pengumuman resmi terkait hal tersebut.

“Tahu dari mana? Ya kita tunggu nanti ya informasi resminya,” ujar Juri saat ditanya soal penunjukan mantan Ketua BPK itu.

Meskipun belum ada keterangan resmi, isu ini relevan dengan rencana pemerintah untuk memperkuat struktur kelembagaan penerimaan negara. Pemerintah memang tengah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan negara, termasuk wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Apa Itu Badan Penerimaan Negara?

Badan Penerimaan Negara (BPN) merupakan lembaga yang digagas untuk mengintegrasikan berbagai institusi pengelola penerimaan negara seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) di bawah satu komando. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara baik dari sektor pajak, bea cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Saat ini, institusi-institusi pengelola penerimaan negara bekerja secara terpisah dalam struktur Kementerian Keuangan. Dengan sistem terintegrasi, pemerintah berharap dapat menutup celah-celah kebocoran, mempercepat digitalisasi sistem perpajakan dan kepabeanan, serta memperkuat basis data nasional wajib pajak.

Mengapa Badan Ini Penting?

1. Optimalisasi Pendapatan Negara: Dalam konteks belanja negara yang terus meningkat, penerimaan negara yang maksimal adalah syarat utama untuk pembiayaan pembangunan.

2. Peningkatan Efisiensi: Dengan satu badan khusus, proses birokrasi dapat dipangkas, koordinasi antar unit menjadi lebih cepat dan efektif.

3. Digitalisasi dan Integrasi Data: BPN diharapkan menjadi motor integrasi sistem informasi perpajakan, kepabeanan, dan keuangan negara lainnya.

4. Penguatan Pengawasan dan Kepatuhan: Dengan sistem tunggal, pemerintah dapat lebih mudah mendeteksi potensi penyimpangan dan memperketat pengawasan.

Wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara bukan hal baru. Wacana ini pernah dibahas sejak era pemerintahan sebelumnya, namun hingga kini belum terealisasi karena memerlukan restrukturisasi besar dan harmonisasi lintas lembaga.

Jika benar Hadi Poernomo akan ditunjuk sebagai penasihat khusus presiden, maka hal itu bisa menjadi sinyal bahwa pemerintah serius mendorong reformasi struktural dalam sistem penerimaan negara.

"Kita tunggu informasi resminya," tegas Juri.

Publik kini menanti langkah konkret pemerintah, termasuk regulasi, struktur organisasi, dan target jangka pendek jika Badan Penerimaan Negara benar-benar dibentuk. (nsp)