Kepala BSKDN Dukung Kebijakan Publik Lebih Inklusif, Dorong Pemanfaatan Liqlid di Pemerintah Daerah

Jakarta, tvOnenews.com – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif. Upaya tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui penerapan Program Review dengan memanfaatkan aplikasi Liqlid dari perusahaan Liquitos Jepang. 

Yusharto menjelaskan, aplikasi Liqlid merupakan platform partisipasi warga yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat berbagi informasi, menyampaikan pendapat, serta menyempurnakan kebijakan secara daring. Platform ini menekankan transparansi, keadilan, serta keterbukaan akses terhadap proses perumusan dan evaluasi kebijakan publik.

"Program Review ini merupakan satu metodologi untuk memastikan apakah suatu program yang dilaksanakan di suatu tingkatan pemerintahan tertentu, apakah pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, kabupaten, kota sampai dengan tingkat desa memberikan manfaat kepada masyarakat dan dievaluasi ciri khasnya itu evaluatornya dari masyarakatnya," ungkap Yusharto saat memimpin Rapat Pelaksanaan Program Review dengan Pemanfaatan Aplikasi Liqlid dari Liquitos  Jepang di Command Center BSKDN pada Kamis  (15/5/2025). 

Sejalan dengan itu, Yusharto juga menyampaikan bahwa pendekatan partisipatif dalam evaluasi kebijakan menjadi semakin relevan di era digital dan keterbukaan informasi. Dia menegaskan, setiap kebijakan atau program yang dijalankan pemerintah harus benar-benar berdampak positif terhadap masyarakat. Melalui Liqlid, masyarakat memiliki ruang untuk menyuarakan pendapatnya secara aktif dan terstruktur. 

"Kemendagri sendiri sudah punya MoU dengan Kosso Nippon melalui Yayasan Nusantara Sejati sudah melaksanakan PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan BSKDN untuk melaksanakan Program Review ini," terang Yusharto. 

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menyampaikan bahwa melalui Liqlid, informasi kebijakan dapat disampaikan dalam bentuk yang mudah dipahami, termasuk melalui fitur blog, halaman informasi, notifikasi real-time, serta integrasi data berbasis peta. Lebih dari sekadar platform digital, Liqlid diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga, serta memperkuat hubungan jangka panjang melalui pendekatan yang adaptif dan inklusif.

Sejalan dengan itu, BSKDN berkomitmen untuk terus mendorong Pemda agar memanfaatkan teknologi seperti Liqlid dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan berbasis bukti.

"Saya harap peserta dapat menjadi mitra bersama kami untuk menindaklanjuti kerja sama, sehingga dapat menjadi pengguna Liqlid di daerah masing-masing," pungkasnya. (ebs)