Bahayakan Industri TPT Dalam Negeri, Pemerintah Diminta Tegas Tolak Bea Masuk Anti Dumping

Jakarta, tvOnenews.com - Usulan penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor benang filamen sintetis menuai sorotan tajam terutama pada industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Fernando Emas, mendesak pemerintah agar menolak usulan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) tersebut. 

Menurut Fernando, kebijakan ini bisa berdampak buruk pada industri tekstil dalam negeri, memicu penutupan pabrik, dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

"Kalau kita melihat usulan KADI terkait dengan besaran BMAD dari 5,12% sampai 42,3% tentu akan memberatkan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Bila melihat kebutuhan industri hulu, benang filamen sintetik seperti Partially Oriented Yarn (POY) adalah sesuatu yang vital sebagai bahan baku utama dalam pembuatan tekstil," ujarnya.

Fernando menjelaskan, apabila melihat data kebutuhan POY industri tekstil dalam negeri setiap tahunnya mencapai 257.680.000 kg. 

Sedangkan ketersediaan POY setiap tahunnya hanya 141.917.000 kg sehingga masih ada kekurangan sekitar 115.763.000 kg untuk memenuhi kebutuhan industri TPT dalam negeri.

Baca Juga

Pelaku Industri Tekstil dan Garmen Tegaskan Komitmen terhadap Keberlanjutan dan Daya Saing Nasional

Menurutnya, jika BMAD diterapkan, maka akan berdampak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang jumlahnya mencapai 1 juta dan 5.000 lebih perusahaan besar dan sedang.

Hal ini karena jika tidak tidak terpenuhinya pasokan bahan utama produksi tekstil seperti POY dan DTY tentu akan menghambat produksi yang mengakibatkan berhentinya operasional pabrik. 

Perusahaan yang tidak beroperasi tentu akan merumahkan para karyawan dalam waktu tertentu atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Selain itu akan mengakibatkan hasil produksi industri dalam negeri tidak akan mampu bersaing dengan hasil produksi luar negeri akibat biaya produksi bertambah dikarenakan tidak terpenuhinya bahan baku utama.

Dirinya berharap pemerintahan Prabowo Subianto menolak usulan BMAD yang berpotensi mengganggu pemerintahannya karena peluang banyaknya tutup perusahaan TPT dan terjadinya PHK besar-besaran.

"Diharapkan industri TPT akan semakin mampu bersaing kedepannya sehingga diharapkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo semakin meningkat karena dianggap mampu memenuhi janjinya mendukung industri dalam negeri dan mencegah terjadinya PHK," lanjutnya. (ant/awy)