Permen Pos Komersial Diluncurkan, Meutya Hafid Targetkan Jangkauan Layanan Tembus 50 Persen Provinsi di RI

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah resmi meluncurkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial.

Menkomdigi, Meutya Hafid, menyebut regulasi ini sebagai langkah konkret mewujudkan distribusi nasional yang inklusif, efisien, dan berkeadilan.

“Dalam 1,5 tahun ke depan, kami targetkan kolaborasi antar pelaku industri bisa menjangkau 50 persen provinsi di Indonesia. Ini prinsip inklusivitas, jadi tidak hanya di beberapa daerah saja,” kata Meutya saat peluncuran di kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).

Permen ini, menurut Meutya, memuat lima poin utama. Pertama, memperluas jangkauan layanan secara kolaboratif.

Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap konsumen dengan mengedepankan layanan yang terukur dan terpercaya.

“Permen ini juga consumer oriented, kita sudah melihat betul dampak baik terhadap industri maupun juga terhadap konsumen,” tegasnya.

Baca Juga

Tangkal Disinformasi, Menkomdigi Tekankan Kecepatan dan Ketepatan Informasi Bagi Kehumasan Pemerintah

Poin ketiga, memperkuat ekosistem industri logistik melalui pemanfaatan bersama infrastruktur.

“Yang kuat membawa yang lebih tidak kuat, supaya semuanya bisa sama-sama kuat,” jelas Meutya.

Keempat, menciptakan iklim usaha yang adil dan kompetitif. Meutya menegaskan, pelaku usaha besar dan kecil harus mendapat kesempatan yang setara.

“Catatannya, bersaing harus secara jujur dan tumbuh bersama,” katanya.

Poin terakhir adalah mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan.

“Kita yakini bahwa industri ini juga harus beralih ke green logistik. Dan ini bukan hanya sebagai tuntutan jaman, tapi sebagai tanggung jawab kita bersama,” tegas Meutya.

Ia juga menyebut bahwa regulasi ini merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kemandirian ekonomi melalui penguatan jalur distribusi nasional.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 8 tahun 2025 tentang layanan poskomersial, kita rilis hari ini di hadapan teman-teman semua,” tutup Meutya. (agr)