Jubir Kepresidenan Tanggapi Soal Keracunan dalam Program MBG di Sejumlah Wilayah

Bandung, tvOnnews.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, angkat bicara soal sejumlah laporan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di berbagai wilayah. 

Menurutnya pemerintah pusat tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.  

"Yang pertama, pemerintah sudah menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Menteri Sekretariat Negara juga langsung menyampaikan hal tersebut, disertai komitmen kuat untuk melakukan perbaikan, terutama dalam hal pengawasan," kata Adita, Kamis (15/05/2025).

Sumber :

• tvOnenews.com - Denden Ahdani

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, pelaksanaan MBG sendiri telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaannya. 

Akan tetapi, pemerintah tetap membuka ruang evaluasi guna mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki.

Bahkan menurutnya, hal fundamental yang menjadi bahan evaluasi dalam program tersebut adalah soal pengiriman makanan. 

"Semua kejadian yang terjadi di berbagai kota menjadi masukan penting. Salah satu aspek yang dievaluasi adalah soal waktu pengiriman makanan, yang diupayakan agar tidak terlalu lama untuk menghindari risiko kontaminasi," katanya.

Selain waktu pengiriman, pemilihan bahan makanan juga menjadi sorotan. 

Menurutnya, semua prosedur telah dirancang untuk memastikan keamanan makanan, namun peningkatan pengawasan kini menjadi prioritas utama.

Dari hasil evaluasi awal, beberapa mitra pelaksana program yang tidak mematuhi prosedur sudah tidak lagi diajak bekerja sama. 

"Ada beberapa mitra yang langsung diputus kerja samanya karena tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan," tegasnya.

Ia juga meminta agar masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pengawasan. 

Pemerintah telah menyediakan platform pelaporan yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan masukan terkait pelaksanaan di lapangan.

"Kami mohon bantuan dari seluruh unsur masyarakat untuk ikut mengawal program ini. Masukan yang diberikan akan menjadi bahan perbaikan bagi Badan Gizi Nasional (BGN), kementerian/lembaga terkait, dan juga pemerintah daerah," tutupnya. (cep/muu)