DPRD Jakarta Bongkar Kebocoran Parkir Liar Capai Triliunan Rupiah, Usul UPT Parkir Dibubarkan!

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth menyorot tajam kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir.

Kenneth menilai UPT Parkir tidak siap menjalankan tugasnya, terutama dalam hal digitalisasi dan penanganan parkir liar yang disebutnya dikelola oleh organisasi masyarakat (ormas).

“Kalau saya melihat berapa kali rapat dengan mereka, mereka aja nggak tahu mereka mau ngapain. Angka yang mereka kasih ke kita itu ngaco semua. Jadi target mereka cuma 30 miliaran setahun. Nggak mungkin,” kata Kenneth di DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/5).

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta itu menyebut, kebocoran pendapatan dari sektor parkir mencapai angka yang fantastis.

“Kalau saya ngecek ya, secara kasar ya, kebocoran di parkir ini luar biasa. Ya angkanya itu sampai triliunan lah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kenneth juga menyinggung soal keberadaan ormas yang disebut-sebut membekingi parkir liar. Menurutnya, pemerintah harus merangkul ormas agar sistem menjadi lebih tertib dan akuntabel.

Baca Juga

Pemprov DKI Tertibkan 13 Bangunan Liar di Bantaran Kali Krukut, Ungkap Sudah Kirim Surat Peringatan Sebelum Pembongkaran

“Makanya di rapat saya juga memberikan masukan supaya Ormas-Ormas ini kita rangkul. Jadi ya Ormas-Ormas ini kita rangkul, kita berikan ruang kepada mereka supaya mereka bisa berkolaborasi lah dengan kita. Jadi masalah hitung-hitungannya jelas,” tegasnya.

Tak hanya itu, Kenneth juga menyarankan agar pengelolaan parkir diserahkan saja kepada pihak swasta bila UPT Parkir dinilai terus-menerus tidak mampu menjalankan tugasnya.

“Kalau ke depannya kalau kita melihat UPT parkir ini begini-begini terus, ya mungkin kita akan sarankan kepada Pak Gubernur dibubarin aja. Kita lelang aja kepada swasta. Supaya swasta yang ngelola aja,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir bisa meningkat signifikan jika dikelola secara transparan dan profesional, serta hasilnya bisa dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan dan bantuan sosial. (agr/dpi)