Media Asing Soroti Dedi Mulyadi: Innovative or Dangerous?

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi tak hanya menjadi sorotan masyarakat dan media massa Indonesia karena kebijakannya. Namun, Dedi Mulyadi juga menjadi sorotan media asing asal Singapura, Channel News Asia (CNA).

Media tersebut menuliskan beritanya dengan tajuk, "Innovative or 'dangerous'? Indonesia's local leaders raise eyebrows with vasectomy-for-aid and other schemes".

Bahkan media tersebut menyorot bagaimana 961 pemimpin daerah Indonesia bebas membuat program mereka sendiri.

Selain itu, media itu juga menuliskan soal inisiatif Dedi membuat kamp pelatihan militer menimbulkan kontroversi.

"Mengenakan seragam hijau dan topi yang menyerupai milik tentara Indonesia, puluhan remaja laki-laki berbaris rapi di tengah lapangan di Purwakarta, Jawa Barat, sambil berteriak: "Siap, siap, siap! Keren! Ayo tetap semangat!"," tulisnya, dikutip pada Selasa, (12/5/2025).

"Orang mungkin mengira mereka adalah tentara yang sedang menjalani pelatihan, tetapi sebenarnya mereka adalah siswa SMP Indonesia yang dianggap penjahat dan menjalani kamp pelatihan selama 14 hari," tulisnya.

"Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memperkenalkan program tersebut, yakin bahwa militerlah yang dapat mendisiplinkan para siswa ini. Ia telah mengalokasikan dana sebesar Rp 6 miliar rupiah untuk program tersebut dan menargetkan hingga 2.000 siswa untuk ikut serta," tulisnya lagi.

Untuk diketahui, dalam laporannya bahwa program ini akhirnya menimbulkan pro dan kontra. 

Program yang memanfaatkan pos-pos militer regional dan melibatkan militer Indonesia serta polisi nasional, disebut memicu kritik dari beberapa anggota parlemen dan kelompok hak asasi manusia, yang mempertanyakan apakah ini cara yang tepat untuk mendidik anak-anak.

"Namun Dedi menepis kritik tersebut," muat laman tersebut lagi.

"Jika Anda seorang pemimpin, Anda harus sekuat batu karang," kutip CNA merujuk pernyataan Dedi.

"Jika Anda memiliki pikiran dan ide, jangan pernah menyerah," muat laman itu lagi.

Dikatakan juga bahwa selain program itu Dedi Mulyadi juga membuat kebijakan kontroversial lain. 

Ia menyarankan agar para suami yang ingin menerima bantuan sosial menjalani vasektomi untuk memastikan mereka tidak memiliki anak lagi dan meningkatkan kemiskinan.

"Dengan populasi sekitar 50 juta, Jawa Barat adalah provinsi terpadat di Indonesia, dan sekitar 7,5 persen penduduknya hidup dalam kemiskinan," muat laman itu lagi.

"Ia menawarkan insentif tunai sebesar 500.000 rupiah kepada mereka yang setuju untuk menjalani vasektomi dan berkata ini bukan paksaan, tetapi undangan untuk tanggung jawab bersama," tambah CNA.

Bahkan, bukan hanya Dedi Mulyadi yang disorot. Gubernur Jakarta Pramono Anung yang mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) untuk menggunakan transportasi umum sejak 30 April dan mengambil swafoto sebagai bukti juga dimuat.

"Program tersebut bertujuan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan polusi udara yang terkenal di ibu kota," katanya.

"Namun sejauh ini, belum ada sanksi terhadap 50.000 pegawai negeri sipil yang tidak mematuhi aturan tersebut," tulis CNA.

Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, juga ditulis. Hal ini soal melarang waria bernyanyi di atas panggung selama acara, sejak April.

"Pemerintah Gorontalo mengatakan hal ini sebagai tanggapan atas keluhan masyarakat yang mengklaim bahwa artis waria melanggar norma sosial Indonesia," muatnya.

Sementara itu, CNA juga memasukkan analis lokal. 

Disebut bagaimana program-program dapat secara signifikan memengaruhi popularitas para pemimpin daerah. (aag)