100 Advokat Desak DPR dan Aparat Hukum Tangkap Hercules: "Premanisme Terang-Terangan Sudah di Depan Mata"

tvOnenews.com - Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB Jaya Rosario de Marshall alias Hercules kembali menjadi sorotan tajam usai 100 advokat dari Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (TUMPAS) menyampaikan pernyataan tegas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di hadapan Komisi III DPR RI, Rabu (7/5/2025).

Dipimpin oleh pengacara senior Saor Siagian, para advokat itu menyuarakan kekhawatiran mereka atas semakin maraknya aksi premanisme yang kini, menurut mereka, dilakukan secara terang-terangan dan tanpa rasa takut hukum.

“Ada satu ormas yang saat ini sangat telanjang, sangat viral, melakukan premanisme,” tegas Saor dalam forum terbuka tersebut.

Saor menyebut bahwa ormas yang dimaksud kerap melakukan intimidasi, kekerasan fisik, hingga membawa senjata api di ruang publik.

Ia menilai praktik main hakim sendiri yang dilakukan secara terbuka bahkan di depan aparat kepolisian menunjukkan adanya kelumpuhan penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok yang merasa memiliki kekuasaan informal.

“Yang eksekusi sepihak, melakukan kekerasan, mengeluarkan pistol, persekusi di depan polisi itu harus ditangkap, dihukum,” tegasnya.

Sementara itu, advokat Rapen Sinaga menyampaikan pernyataan yang lebih eksplisit, dengan langsung menyebut nama Hercules sebagai aktor utama dalam praktik premanisme tersebut. Menurutnya, publik dan pejabat tidak perlu lagi “berpura-pura tidak tahu” soal siapa yang dimaksud dalam berbagai kasus kekerasan yang marak dibicarakan.

“Saya sebut nama saja. Kita sudah sama-sama tahu. Tidak usah pura-pura tidak tahu. Ada salah satu orang bernama Hercules,” ujar Rapen lantang.

Ia juga menyoroti kecenderungan Hercules yang menurutnya membawa-bawa nama Presiden RI Prabowo Subianto, seolah memiliki restu atau perlindungan dari kekuasaan tertinggi.

“Dia berani bawa-bawa nama Presiden Pak Prabowo seolah-olah dia dilindungi oleh presiden. Tangkap! Karena perbuatannya sudah jelas,” tegas Rapen, yang sempat menggebrak meja dalam forum.

Lebih jauh, tim advokat ini mendesak Komisi III DPR untuk membentuk panitia kerja (panja) khusus dalam menangani persoalan premanisme yang mereka nilai telah mencapai titik krisis. Mereka mengapresiasi pembentukan Satgas Pemerintah untuk masalah serupa, namun menilai bahwa pengawasan legislatif juga diperlukan agar penegakan hukum tidak mandek di tengah jalan.

“Kami meminta Komisi III DPR untuk membentuk panja khusus ini. Kita tahu pemerintah sudah membentuk satgas, tapi DPR juga perlu bersikap,” tandas Rapen.