Tangani Aksi Premanisme Ormas Disebut Tak Hanya Jadi Tanggungjawab Polri

Jakarta, tvOnenews.com – Aksi premanisme oleh organisasi masyarakat (ormas) yang belakangan membuat resah masayarakat hingga disebut menggangu iklim investasi menjadi sorotan hangat publik.

Namun, penindakan aksi premanisme disebut tak hanya menjadi tugas semata-mata bagi institusi Polri melainkan seluruh pihak terkait.

"Menyalahkan atau membebankan sepenuhnya tanggung jawab penindakan premanisme ormas kepada Polri adalah kurang tepat. Karena kalau terkait ormas, itu juga berhubungan dengan Kemendagri dan Kemenkumham," kata Pendiri Haidar Alwi Instituet (HAI), R Haidar Alwi kepada awak media, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Haidar menuturkan bahwa ormas yang berbadan hukum menjadi ranah Kemenkumham selaku pihak yang mengelurkan izin.

Sementara ormas yang tidak berbadan hukum namun terdaftar di pemerintah merupakan ranah Kemendagri.

"Sedangkan jika ormas tersebut melakukan tindak pidana, baru penindakannya menjadi tanggung jawab Polri. Misalnya kasus pembakaran mobil polisi di Depok. Meskipun pelakunya anggota ormas, mereka tetap ditangkap dan diproses hukum karena perbuatannya masuk pidana," kata Haidar.

Tak hanya itu, Haidar menjelaskan pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan.

Menurutnya Satgas tersebut melibatkan Kemenko Polhukam, Polri, TNI, Kemendagri, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Kementerian Investasi, BIN dan BSSN serta pelaksanannya dilakukan sinergis dengan seluruh kementerian/lembaga bekerjasama dengan pemda maupun instansi terkait lainnya.

"Bukti kehadiran negara dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat dari segala bentuk premanisme yang mengganggu ketertiban, kegiatan usaha serta iklim investasi. Masyarakat harus memberikan dukungan. Karena tidak ada satupun kejahatan yang bisa mengalahkan pemerintah dan masyarakat yang bersatu. Apalagi hanya ormas," pungkasnya. (raa)