Geramnya Hercules saat GRIB Jaya Didesak untuk Dibubarkan, Mantan Preman Tanah Abang Itu Sebut Tumpas Bak Kumpulan Gelandangan

Jakarta, tvOnenews.com – Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) ikut serta dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen pada Rabu (8/7/2025).

Dalam RDPU tersebut, Rapen Sinaga selaku anggota Tumpas dengan tegas menyebut nama Rosario de Marshall alias Hecules dalam RDPU bersama Komisi Iii DPR RI.

Tak hanya itu, Rapen turut meminta agar organisasi masyarakat (Ormas) GRIB Jaya besutan Hercules dibubarkan dalam pernyataanny di RDPU Komisi III DPR RI.

Permintaan Rapen tersebut ditegarai adanya aksi premanisme yang marak terjadi belakangan ini dengan pelau anggota GRIB Jaya.

Sumber :

• Kolase

Baca Juga

Pesawat Hercules C-130 Jatuh Setelah Lepas Landas di Kolombia, 66 Tentara dan Polisi Tewas

"Bapak ibu saya langsung sebut saja nama misalnya kayak Hercules. Sudah tindakan nyata (premanisme) dengan organisasi yang bernama Grib itu ya nah ini kita miris," kata Rapen dalam RDPU tersebut dikutip pada Jumat (9/5/2025).

"Nah saya pikir dengan dia menyebut begitu ya ini kan sudah keterlaluan, presiden dibawa-bawa gitu ya. Saya pikir ini bisa langsung ada tindakan nyata ya atau sifatnya rekomendasi, tadi dari Komisi III supaya Grib misalnya ya langsung saja di dibubarkan atau dibekukan gitu," sambungnya.

Respons Hercules Usai Tampus Minta GRIB Jaya Dibubarkan

Hercules yang tengah menjadi sorotan public di tengah perang urat saraf dengan mantan Panglima TNi, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo kembali buka suara usai desakan pembubaran GRIB Jaya mengemuka.

Hercules pun merespons desakan yang disampaikan Tumpas tersebut dengan ditemani kuasa hukumnya yakni Sunan Kalijaga.

“Kita ini mau menanggapi kemarin ada beberapa pengacara datang ke Komisi III untuk mendesak saya segera ditangkap,” kata Hercules dari tayangan video akun instagram @sunankalijaga dikutip pada Jumat (9/5/2025).

Ketua Umum GRIB Jaya ini turut geram dengan desakan yang disampaikan Tumpas dalam RDPU di Komisi II DPR RI itu.

Ia menhyebut jika desakan dari Tumpas tak memiliki latar belakang kuatb hingga melawan hukum.

“Artinya saya sendiri merasa terganggu karena negara ini negara hukum. Ya semestinya kalau memang mereka ini benar pengacara, semestinya mereka tahu hukum,” ungkapnya.