Ongkos Haji Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Prabowo Langsung Perintahkan Menag dan BP Haji Lakukan Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto meminta otoritas terkait untuk menurunkan nominal biaya haji Indonesia hingga lebih murah dibanding Malaysia.  

Arahan itu disampaikan Prabowo kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf, dalam peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (4/5). 

"Saya belum puas, kita harus capai yang terbaik. Kalau bisa lebih murah dari Malaysia,” kata Presiden.

Prabowo menyebut upaya efisiensi terus dilakukan agar ongkos haji semakin terjangkau bagi jemaah Indonesia.  

Adapun hingga saat ini pemerintah telah menurunkan biaya haji sebesar Rp4 juta pada musim haji 2025, namun itu baru sebatas langkah awal.

Selain itu, Presiden juga meminta Kementerian Agama dan Badan Urusan Haji untuk terus mencari solusi agar ongkos haji dapat ditekan lebih signifikan, terutama dengan memperbaiki layanan transportasi dan akomodasi.

Diketahui, pemerintah dan DPR menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,41 juta, turun Rp4 juta dari tahun sebelumnya.

Dampaknya, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah juga turun menjadi Rp55,43 juta, lebih rendah dari Bipih 2024 yang mencapai Rp56,04 juta.

Sementara itu, Malaysia, melalui Lembaga Tabung Haji (TH), mengalokasikan RM261 juta atau sekitar Rp949,8 miliar untuk membantu pembiayaan haji jemaah Muassasah pada musim haji 2025.

Bantuan itu ditujukan agar masyarakat dari berbagai kelompok ekonomi—B40 (penghasilan rendah), M40 (menengah), dan T20 (tinggi)— tetap dapat melaksanakan ibadah haji meski ada perbedaan kondisi finansial.

Jemaah dari kelompok B40 menerima subsidi hingga 55% dari total biaya haji, sehingga hanya membayar sekitar RM15.000 (Rp54,5 juta), sementara kelompok M40 mendapat bantuan 29% dan membayar RM23.500 (Rp85,3 juta).

Kelompok T20 yang berpenghasilan tinggi diwajibkan membayar penuh tanpa subsidi, sebesar RM33.300 (Rp121,1 juta). (ant/dpi)