Ditanya soal Preman Ganggu Pabrik BYD, Moeldoko: Kalau Ada Preman Ganggu Habisin Saja!

Jabar, tvOnenews.com - Belakangan ini ramai pemberitaan soal premanisme ganggu pembanguna pabrik BYD di Jabar. Sontak, hal itu menyita perhatian elite politik hingga mantan Panglima TNI yang juga Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko.

Menyikapi hal itu, dia menyatakan lagi ketegasannya menyoal gangguan pada investasi otomotif di dalam negeri. Dia juga mengungkap penyebab utama di balik maraknya kasus dugaan premanisme oleh organisasi masa atau ormas terhadap pengusaha lokal maupun asing kala berinvestasi di dalam negeri.

Gangguan demikian dipahami telah berulang kali terjadi di beberapa sektor industri Tanah Air, termasuk otomotif.

Bahkan, dia katakana, banyak gangguan dilatarbelakangi sebuah kepentingan, namun hal itu tak diuraikannya lebih jauh.

"Ya banyak kepentingan," beber Moeldoko ditemui di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (29/4).

Kasus terbaru gangguan ormas pada investasi otomotif Tanah Air sebelumnya dialami oleh dua produsen baru yakni BYD dan Vinfast. 

Kedua merek itu memperoleh gangguan kala membangun pabrik perakitan mobil listrik di Subang, Jawa Barat.

BYD mendirikan pabrik di kawasan Subang Smartpolitan, Subang, Jawa Barat dengan nilai investasi Rp11,7 triliun. Perusahaan meyakini fasilitas manufaktur itu siap beroperasi 2026.

Sementara Vinfast juga telah memulai pembangunan pabrik di Subang dengan dana tahap awal sebesar US$200 juta atau Rp3,2 triliun sejak 2024.

Pabrik Vinfast itu berdiri di atas lahan lebih dari 100 hektar. Kapasitas pabrik mencapai 50 ribu unit per tahun dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.000 hingga 3.000 orang.

VinFast menjadwalkan pabrik mulai beroperasi pada kuartal IV 2025 untuk memproduksi mobil listrik setir kanan.

Moeldoko melanjutkan gangguan ini tak bisa dianggap sepele karena dapat mempengaruhi lapangan pekerjaan di Indonesia.

Bahkan, dia pun mendukung pemerintah dalam memerangi preman berkedok ormas yang mengganggu proses investasi di dalam negeri.

"Intinya adalah karena investasi berkaitan dengan angkatan kerja Indonesia yang mencapai 2,5 juta orang setahun. Jadi siapa pun tidak boleh ganggu, makanya saya katakan kalau ada preman ganggu habisin saja. Karena preman ini akan mengganggu segitu banyak orang yang mencari pekerjaan," pungkas mantan Panglima TNI itu. (aag)