Said Iqbal: May Day is Not a Holiday, Ingat Bagaimana Penderitaan Buruh!

Jakarta, tvOnenews.com — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) bukan sekadar hari libur, melainkan momentum penting untuk memperjuangkan nasib kaum buruh, khususnya di Indonesia.

“May Day is not a holiday, May Day is struggling on labor issues. May Day bukan tentang libur kaum buruh, May Day adalah tentang bagaimana mengingat kembali penderitaan kaum buruh untuk memperjuangkan isu-isu kaum buruh,” kata Said saat peringatan May Day 2025 di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Said mengulas sejarah kelam May Day yang bermula dari insiden Haymarket atau Chicago Berdarah, saat ratusan ribu buruh di Amerika Serikat mendapat kekerasan brutal hanya demi menuntut hak dasar.

“Delapan jam kerja, delapan jam istirahat, dan delapan jam untuk bersosialisasi. Sangat sederhana. 100 ribu dibantai. Selokan-selokan penuh darah,” ungkapnya.

Namun, Said bersyukur karena tahun ini peringatan May Day di Indonesia dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

“Ini menunjukkan keberpihakannya kepada kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia, khusus orang kecil,” ucap Said.

Di hadapan Presiden, Said menyampaikan enam isu penting yang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah: penghapusan outsourcing, pembentukan satgas PHK, pemberian upah layak, penyusunan UU Ketenagakerjaan baru sesuai amanat Mahkamah Konstitusi, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dan pemberantasan korupsi lewat RUU Perampasan Aset.

Menanggapi tuntutan itu, Presiden Prabowo berjanji pemerintah dan DPR segera merampungkan pembahasan RUU PPRT dalam waktu tiga bulan.

Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Presiden menegaskan tidak akan ada kompromi bagi koruptor yang enggan mengembalikan uang rakyat.

Sebagai “hadiah” May Day 2025, Prabowo mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan diisi tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia. Dewan ini akan bertugas memantau kondisi buruh dan memberi masukan langsung kepada Presiden. (agr/ree)