Dasco Tak Sepakat Rencana Dedi Mulyadi Sekolahkan Siswa Bermasalah ke Barak Militer

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad ikut menanggapi terkait rencana kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke barak militer.

Dasco mengaku dirinya belum mendapat informasi secra lengkap terkait rencana kebijakan yang menyasar bagi para siswa bermasalah di Jawa Barat.

Kendati demikian, Dasco menilai kebijakan Dedi Mulyadi yang juga kader Gerindra itu perlu dikaji secara matang.

Langkah itu dilakukan guna memastikan jika rencana kebijakan yang diterapkan tak memiliki permasalahan dalam penerapannya.

“Saya belum apa namanya secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jawa Barat. Tetapi mungkin hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang untuk kemudian dilaksanakan,” ujar Dasco dikutip pada Kamis (1/5/2025).

Sebelumnya, Dedi julyadi berencana menyekolahkan siswa bermasalah ke barak militer dalam upaya pendidikan karakter.

Baca Juga

Tingkat Kepuasan Warga Terhadap Gubernur Jabar KDM Capai 95,5 Persen, Indikator: Jarang Sekali Ada Kepala Daerah Seperti Ini

Sejumlah siswa yang ditarget mengikuti sekolah penguatan karakter di balik militer yang kerap melakukan aksi tawuran, begadang, hingga bermain game mobile legend.

“Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main mobile legend. Yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore,” kata Dedi.

“Ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman. Di sekolahnya bikin ribut, bolos terus. Dari rumah berangkat ke sekolah, ke sekolah enggak sampai,” sambungnya.

Dedi menuturkan pengiriman siswa ke barak harus atas keinginan dan persetujuan orang tua yang dibuat dalam bentuk surat pernyataan.

Menurutnya kebijakan ini dibuat lantaran banyak orang tua dan guru yang tidak sanggup lagi menghadapi anak-anak bermasalah.

“Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka, salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI/Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka,” kata Dedi.

Adapun kebijakan ini rencananya mulai berlaku pada 2 Mei 2025 dengan waktu pembinaan yakni sekitar enam bulan sampai satu tahun.

Sementara, kata Dedi, saat para siswa akan tetap melaksanakan kegiatan belajar seperti biasa menjalani pendidikan karakter di barak militer. (raa)