DPRD DKI Jakarta Gelar Pertemuan Tertutup Dugaan Kekerasan Seksual Tenaga Ahli Komisi A

Jakarta, tvOnenews.com - DPRD DKI Jakarta mengagendakan pertemuan internal yang mempertemukan pelapor kekerasan seksual dan terlapor dalam sebuah forum terbatas.

Agenda ini digelar di Gedung Lama DPRD Jakarta, Lantai 5, Selasa (22/4/2025), mulai pukul 14.00 WIB, meski lokasi masih bersifat tentatif dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Tim Pendamping korban melalui narahubung medianya, Fega, menyampaikan seruan penting kepada jurnalis, awak media, dan masyarakat sipil yang peduli pada keadilan dan perlindungan korban kekerasan seksual.

“Kepada rekan-rekan jurnalis, awak media, dan masyarakat sipil yang peduli pada isu keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual hari ini, Selasa, 22 April 2025, pihak DPRD DKI Jakarta akan memanggil Pelapor dan Terlapor dalam forum internal terkait dugaan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan DPRD DKI Jakarta,” tulis Fega dalam pernyataan tertulis.

Dalam pernyataan tersebut, Tim Pendamping Korban menyerukan kehadiran dan solidaritas media serta masyarakat.

“Mengawal jalannya proses pemanggilan secara transparan dan adil. Memberikan ruang pemberitaan yang objektif dan berpihak pada kebenaran serta keberanian korban,” pinta Fega.

Kemudian mencegah potensi reviktimisasi dan tekanan institusional yang mungkin dihadapi korban, serta menjadi jembatan suara publik secara luas agar forum internal yang diinisiasi oleh petinggi DPRD DKI Jakarta dapat bertindak dengan tegas dan akuntabel.

“Kami percaya solidaritas antara jurnalis, media, dan masyarakat sipil akan menjadi cahaya di tengah jalan panjang menuju keadilan. Hadirnya rekan-rekan adalah bentuk nyata dukungan terhadap korban dan langkah serius memutus rantai kekerasan seksual di ruang publik dan kelembagaan,” tegas Fega.

Meski forum bersifat tertutup, Tim Pendamping tetap membuka ruang bagi media untuk melakukan doorstop interview. Mereka berharap awak media dapat mengawal peristiwa ini secara kritis namun tetap berpihak pada korban.

“Forum internal ini bersifat tertutup, untuk itu kami harap para rekan-rekan bisa mengawal pemberitaan ini dengan cara doorstop,” lanjutnya.

Dugaan kekerasan seksual yang menyeret lembaga legislatif ini menjadi ujian serius bagi transparansi, keberanian lembaga, dan keberpihakan pada korban.

Sebelumnya, Seorang tenaga ahli (PJLP/Honorer) dari anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berinisial N, melaporkan rekan kerjanya yang juga tenaga ahli berinisial NS, atas dugaan tindak pelecehan seksual.

Laporan resmi telah dilayangkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya dan diterima pada 16 April 2025 pukul 17.04 WIB.

Laporan tersebut telah teregister dengan nomor STTLP/B/2499/IV/2025/SPKT POLDA METRO JAYA. (agr/ree)