Resmikan Pelabuhan Gold Coast Bengkong, Kapolri Tekankan Pentingnya Kolaborasi Lembaga Cegah TPPO-PMI Ilegal

Jakarta, tvOnenews.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut kolaborasi dan sinergitas antar kementerian lembaga sangat penting untuk mencegah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan PMI Ilegal.

Hal itu disampaikan Kapolri saat hadir dalam peresmian Gold Coast International Ferry Terminal Bengkong, Batam, Kepri, Senin (14/4).

Dalam sambutannya, Kapolri mengapresiasi hadirnya pelabuhan baru itu lantaran diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Batam untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Saya kira ini menjadi bagian ataupun bentuk optimisme dari rekan-rekan yang memiliki semangat investasi di wilayah Batam. Tentunya ini menjadi hal yang harus kita dukung dalam mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045," jelasnya.

Sumber :

• Istimewa

Meski begitu, Kapolri berpesan dengan adanya pelabuhan baru ini seluruh pihak juga dapat memberikan perhatian khusus terhadap ancaman penyelundupan tenaga kerja ilegal yang dapat terjadi.

Sigit mengatakan saat ini aksi-aksi penyelundupan tenaga kerja ilegal tidak hanya dilakukan melalui pelabuhan tikus semata. 

Oleh karenanya ia meminta agar seluruh petugas baik dari kepolisian hingga stakeholder terkait untuk betul-betul mengawasi titik-titik keluar masuk Indonesia. 

"Mereka tidak hanya masuk melalui pelabuhan tikus tapi juga masuk melalui pelabuhan resmi, baik yang domestik maupun mungkin internasional," jelasnya. 

"Jadi saya titip, tolong diawasi betul-betul. Seluruh petugas yang ada, baik dari bea cukai, dari imigrasi, dari kepolisian, dan stakeholder yang ada untuk betul-betul memantau dan mengawasi," imbuhnya. 

Sigit kemudian mendorong agar Pemerintah Daerah juga menyiapkan balai-balai pelatihan tenaga kerja sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tergiur menjadi PMI Ilegal.

Ia menjelaskan dengan banyaknya balai-balai pelatihan diharapkan tidak ada lagi WNI yang harus dideportasi karena menjadi PMI Ilegal ataupun karena tidak memiliki kemampuan kerja yang memadai.

"Harapan kita pada saat tenaga kerja kita berangkat semuanya sudah dilengkapi dengan pendidikan vokasi yang cukup sesuai dengan kebutuhannya dan tidak dikembalikan bahkan menjadi korban karena memang berangkatnya secara ilegal," jelasnya.