Menteri Budi Arie Sebut Target 80 Ribu Koperasi Desa Rampung Akhir Juni

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) di seluruh Indonesia harus rampung sebelum akhir Juni 2025.

Hal ini ditegaskan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, usai mengikuti rapat koordinasi percepatan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

“Pembentukannya harus selesai secepatnya. Akhir Juni harus sudah selesai pembentukannya ya. Pembentukan itu kan artinya kelembagaannya, belum bangunannya, belum fisiknya,” ujar Budi Arie.

Ia menekankan bahwa tahap awal yang dikejar adalah legalitas kelembagaan agar Kopdes bisa segera beroperasi secara sah dan mengakses pembiayaan.

“Ibaratnya gini, aktanya. Gimana mau dibangun, gimana mau ada pinjaman kalau secara legal belum ada? Jadi targetnya akhir Juni secepatnya seluruh 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia,” lanjutnya.

Saat ini, pemerintah mencatat masih terdapat sekitar 52 ribu desa yang belum memiliki koperasi. 

Baca Juga

Strategi Baru Lawan Kemiskinan, Penerima PKH Didorong Jadi Anggota Koperasi Merah Putih

Sementara, 32 ribu desa lainnya sudah memiliki koperasi yang berpotensi ditransformasikan menjadi Kopdes Merah Putih.

“Tadi diskusi juga ada yang sudah ada sekitar 52 ribu desa tidak punya koperasi, ada 32 ribu desa sudah punya koperasi yang bisa nanti kita lihat apa mungkin ditransformasikan. Terus Gapoktan, Boktan juga ada 34 ribu. Jadi nanti kita lihat keputusan, nanti kita konsolidasiin,” jelasnya.

Terkait anggaran, Menteri Budi Arie menyebutkan estimasi kebutuhan pendanaan mencapai Rp400 triliun dengan skema Rp5 miliar per Kopdes. 

Namun, ia menegaskan bahwa pembiayaan bukan urusan kementeriannya.

“Ya kalau misalnya 80 ribu kali 5 miliar itu Rp400 triliun,” ujarnya.

“Soal ngomong anggaran, soal dana nanti yang lebih baik ngomong Pak Menteri Keuangan sama BUMN,” imbuhnya.

Budi Arie membantah adanya kemungkinan pembiayaan dari luar negeri untuk pinjaman Koperasi Desa.

Sebagai pelaksana, Kementerian Koperasi akan fokus pada tata kelola dan penguatan sumber daya manusia.

“Kita kan cuma melaksanakan tata kelola, sumber daya manusia, tugas kita di Inpres kan jelas,” pungkasnya.

Dengan target ketat yang telah ditetapkan, pemerintah berharap Koperasi Desa Merah Putih bisa segera hadir sebagai motor penggerak ekonomi desa berbasis gotong royong dan kemandirian. (agr/muu)