Soal Proses Rekrutmen PPSU, Legislator DKI Singgung Pungli

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Brando Susanto meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar proses rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) harus bersih dari pungutan liar (pungli).

"Kalau bisa dipertajam dalam proses rekrutmennya karena masih ada selentingan di masyarakat, mau masuk PPSU harus bayar Rp20-25 juta per orang," kata Brando di Jakarta, Senin (7/4/2025).

Dia juga sampaikan, bahwa kasus pungli harus diberantas dan inspektorat atau siapapun harus pasang telinga dan mencari oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya.

Menurut dia, ketika petugas PPSU masuk dengan membayar, maka tidak akan bekerja maksimal karena nantinya mereka menganggap sudah setor pada atasan.

"Kalau ada yang kedapatan pungli dalam proses rekrutmen PPSU harus diberikan sanksi tegas dan pegawainya langsung saja diberhentikan," ujarnya.

Brando menuturkan masyarakat menginginkan lingkungan rumahnya bersih dan sehat, juga bagi calon pekerja dapat maksimal mengerjakan tugasnya tanpa "like or dislike" dalam urusan kinerja, sehingga jangan dinodai dengan pungli.

Dia juga berpandangan bahwa kehidupan masyarakat di Jakarta sudah 24 jam sehari. Artinya, aktivitas masyarakat tidak bisa lagi hanya diasumsikan pagi sampai sore yang ramai.

"Jakarta hari ini mobilitas dan aktivitasnya sudah 24 jam, maka wajib pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan mensupport 24 jam perilaku masyarakat di kota global Jakarta," ujarnya.

Oleh karena itu, petugas PPSU harus bisa melayani masyarakat 24 jam dengan cara bertugasnya secara bergantian.

"Kita sudah janji sama rakyat, ngurusin masyarakat 24 jam, sekarang ditagih komitmennya. Para calon Pekerja pasukan warna-warni silakan melamar dengan niat kerja, karena kesempatannya sudah terbuka lebar, semoga ini bermanfaat dan berdampak nyata bagi kemajuan Jakarta dan masyarakatnya," kata Brando. (ant/aag)