Istana Mendadak Khawatir Penyebaran Informasi di Tengah Momen Hangat Lebaran 2025

Jakarta, tvOnenews.com - Lebaran menjadi momen penuh kebahagiaan, ajang berkumpul dengan keluarga, serta bertukar cerita. 

Namun, di balik suasana hangat ini, ancaman misinformasi, disinformasi, dan malinformasi semakin marak menyebar seiring masifnya pertukaran informasi.

Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno, mengingatkan pentingnya memilah informasi di era digital ini terutama di tengah euforia Lebaran yang kerap dijadikan celah oleh oknum tak bertanggungjawab.

“Momen Lebaran adalah waktu yang penuh dengan kegembiraan, tetapi di balik itu ada ancaman gangguan informasi yang mengintai. Jadi, kita harus lebih bijaksana dalam mengonsumsi informasi,” ujar Noudhy, dalam keterangan tertulis, Kamis (3/4/2025).

Ia menambahkan, Presiden RI, Prabowo Subianto juga menekankan bahwa semangat Lebaran harus menjadi momentum memperkokoh persatuan bangsa bukan ajang menyebarkan informasi menyesatkan.

Noudhy menjelaskan bahwa ada tiga jenis gangguan informasi yang sering terjadi yakni penyebaran informasi yang salah akibat ketidaktahuan tanpa niat menyesatkan.

“Misalnya, beredar kabar bahwa pemerintah akan mengembalikan Dwifungsi TNI melalui RUU TNI 2025, padahal UU tersebut justru memperketat peran TNI hanya dalam bidang yang sesuai dengan kompetensinya,” ungkap dia.

Kedua, disinformasi yakni penyebaran informasi salah yang sengaja dilakukan oleh pihak yang tahu bahwa informasi tersebut keliru dengan tujuan menyesatkan masyarakat.

Ketiga, malinformasi yakni informasi yang benar tetapi disajikan dalam konteks yang salah atau waktu yang tidak tepat.

“Contohnya, klaim bahwa jumlah pemudik tahun ini “anjlok”, padahal masa mudik Lebaran belum selesai dan angka yang digunakan masih perkiraan sementara,” tegas dia.

Agar tidak terjebak dalam arus informasi keliru, masyarakat diminta lebih selektif dalam memilih sumber berita.

“Di era digital ini, kita sering terjebak dalam informasi yang menyesatkan, apalagi dengan adanya berbagai platform media sosial. Berbagai akun resmi pemerintah bisa menjadi verifikator bagi warga dengan data yang akurat dan tepercaya,” tegas Noudhy.

Ia juga berharap media massa dapat memainkan perannya sebagai penjaga gerbang informasi, mencerahkan masyarakat agar tidak terpapar hoaks dan informasi menyesatkan. (agr/raa)