Gempa Myanmar, Pemerintah Indonesia Prioritaskan Bantuan Logistik

Jakarta, tvOnenews.com - Myanmar dilanda gempa hebat skala 7,7 magnitudo pada Jumat (28/3/2025).

Tercatat jumlah korban tewas telah menembus angka 2.056 jiwa hingga Senin (31/3/2025).

Sementara itu, lebih dari 3.900 orang dilaporkan terluka dan 270 lainnya masih hilang

Merespons hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengutamakan mengirim bantuan logistik dari pihak swasta untuk para korban gempa di negara Myanmar.

"Dan untuk pengiriman ini kami prioritaskan logistik dari non-pemerintah dulu. Kami semuanya diberangkatkan, kekurangannya adalah dipenuhi oleh pemerintah lewat BNPB," Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal Suharyanto, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

Suharyanto menuturkan pihak Myanmar lebih banyak meminta bantuan berupa tempat tinggal untuk para korban dibandingkan makanan.

Baca Juga

Menuju Birmingham, Indonesia Bidik Minimal Satu Gelar dari All England 2026

"Dan sebagai informasi yang diminta dari negara Myanmar adalah, kalau makanan sudah banyak, mereka minta tempat berlindung. Karena yang tidak korban pun takut akan ada gempa-gempa susulan," jelas Suharyanto.

Diketahui, sebagai solidaritas kepada saudara negara ASEAN, Pemerintah Indonesia telah mengirimkan bantuan berupa logistik dan personel tim satuan tugas kemanusiaan bencana alam sejak kemarin.

Kemudian, pada hari ini, pemerintah kembali mengirimkan tim Satgas Kemanusiaan gelombang II ke Myanmar.

Ada sebanyak 73 personel yang diterjunkan dari berbagai kementerian/lembaga.

Suharyanto mengklaim, bantuan yang dikirimkan oleh Indonesia sejauh ini yang paling lengkap dibandingkan negara lain.

"Dan sebagai informasi, yang lengkap ada tim kesehatannya, ada tim pencarian pertolongannya, ada logistiknya, ya sejauh ini baru Indonesia.Kita patut bangga bahwa pemerintah Indonesia sangat peduli pada masyarakat negara lain yang sedang tertimpa bencana," tutur Suharyanto.

Adapun Satgas Kemanusiaan yang dikirim berasal dari BNPB, Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Pertahanan dan personel TNI. (rpi/raa)