Survei Cigmark: Jokowi Layak dan Pantas jadi Ketua Wantimpres Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Lembaga survei Cigmark Research and Consulting merilis hasil survei tentang Persepsi Publik Terhadap Dewan Pertimbangan Presiden Pasca Revisi UU Wantimpres. Rilis survei itu dlangsungkan di Semanggi, Jakarta Pusat pada Kamis (27/3/2025). 

Peneliti Senior CIGMARK Research and Consulting Setia Darma menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan publik mengenai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masih tergolong rendah. 

"Hanya sekitar 32,4% responden yang menyatakan pernah mendengar atau mengetahui tentang lembaga ini, sementara 67,6% lainnya belum pernah mendengarnya. Akan tetapi ketika diajukan pertanyaan mengenai seberapa penting sebenarnya keberadaan institusi wantimpres ini, sebanyak 58,7% responden menganggap lembaga ini sangat penting atau cukup penting. Sementara itu, sekitar 30,3% responden menyatakan kurang penting atau tidak penting sama sekali, dan 12% tidak memberikan jawaban," terangnya. 

Ia menambahkan, mayoritas responden menyatakan setuju dengan keberadaan Wantimpres. Sebanyak 52,9% responden menyatakan sangat setuju atau cukup setuju, sementara sekitar 21,2% menyatakan kurang atau tidak setuju sama sekali. Namun demikian, terdapat 25,9% responden yang belum memiliki sikap atau tidak menjawab.

"Mayoritas publik menilai keberadaan Wantimpres masih diperlukan. Sebanyak 62,6% responden menyatakan sangat perlu atau cukup perlu terhadap keberadaan lembaga ini. Sementara itu, 27,6% responden menyatakan tidak perlu atau kurang perlu, dan 9,8% lainnya tidak memberikan jawaban," sambungnya. 

Ketika CIGMARK menanyakan lebih lanjut, siapa yang pantas menjadi Ketua Wantimpres, Setia menyampaikan bahwa sebanyak 78.4 persen responden menilai Jokowi sebagai tokoh yang layak dan cocok. 

"Ya meski tentang komposisi wantimpres berikut ketua yang akan memimpin institusi negara itu merupakan otoritas Presiden Prabowo, namun saat ditanya siapa tokoh yang paling cocok menjadi Ketua Wantimpres, mayoritas responden memilih Joko Widodo dengan dukungan sangat dominan, yaitu 78,4%, jauh di atas nama-nama lainnya. Temuan ini menunjukkan adanya harapan besar dari publik agar proses penunjukan Ketua Wantimpres lebih terbuka dan melibatkan tokoh yang dipercaya luas oleh masyarakat.

Dalam memilih Ketua Wantimpres, mayoritas responden mempertimbangkan sosok yang kepemimpinannya terbukti (19,3%) dan pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden (18,3%). Alasan lain yang juga banyak disebut adalah kedekatan dengan rakyat (15,8%), serta pengalaman dan latar belakang tokoh agama yang masing-masing mendapat 9,8%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menginginkan sosok yang sudah teruji, dikenal luas, dan memiliki rekam jejak kuat dalam kepemimpinan nasional. Sementara itu, latar belakang seperti purnawirawan TNI/Polri, tokoh perempuan, pengusaha, dan ahli hukum tata negara mendapat dukungan yang lebih rendah. 

"Sebagian besar responden, yaitu 65,8%, menilai bahwa penunjukan Ketua Wantimpres sebaiknya mempertimbangkan aspirasi publik, sementara 31,2% menganggap itu sepenuhnya hak Presiden," tukasnya. 

Survei itu juga menjaring persepsi publik terkait kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari survei CIGMARK, didapati bahwa mayoritas publik menilai kinerja pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dengan cukup positif. 

"Sebanyak 68,6% responden menyatakan "cukup puas", dan 9,3% lainnya merasa "sangat puas", sehingga total kepuasan mencapai hampir 78%. Sementara itu, 11% menyatakan kurang puas dan 5,8% tidak puas sama sekali. Namun, masih terdapat 5,4% responden yang belum dapat memberikan penilaian,"  ujar CEO CIGMARK RESEARCH AND CONSULTING, Panca Pratama di tempat yang sama. 

Terkait persepsi penanganan masalah, publik memberikan apresiasi tertinggi terhadap penanganan bencana alam oleh pemerintah, dengan 80,5% responden menyatakan puas (gabungan "sangat baik & baik"). Pendidikan dan bidang sosial juga dinilai cukup baik oleh lebih dari 74% responden. 

"Namun, dalam isu-isu seperti korupsi, harga sembako, dan khususnya tenaga kerja, penilaian publik cenderung lebih kritis. Sebanyak 44,4% responden menyatakan tidak puas terhadap penanganan masalah tenaga kerja, menjadikannya aspek dengan tingkat ketidakpuasan tertinggi," terangnya. 

Untuk diketahui, survei sosial masyarakat ini dilaksanakan pada rentang waktu 14 –23 Maret 2025 terhadap 1200 responden di seluruh Indonesia yang berusia 17 tahun keatas atau sudah menikah, melalui wawancara melalui telepon

Pemilihan 1200 responden menggunakan metode multistage random sampling, dari database responden yang dimiliki CiGMark dari pelaksanaan survei tatap muka dari periode 2020 - 2025. Margin of error sebesar +/- 2,9%.

Apabila terjadi pergantian responden, maka dilakukan pengacakan ulang dari database, dengan kriteria gender dan proporsi wilayah.
(ebs)