Pemerintah Bersama Gubernur Jakarta, Jabar dan Banten Sepakat Bentuk Tim Penanganan Banjir

Jakarta, tvOnenews.com -  Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Banten menggelar rapat tinjauan manajemen (RTM) terkait penanganan banjir dan kekeringan di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

Rapat dihadiri oleh Menteri Koordinator PMK Pratikno, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Banten Andra Soni, Menteri PPN Bappenas Rachmat Pambudy.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, dan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan.

Pratikno mengungkapkan pihaknya sepakat membentuk tim khusus penanganan banjir di wilayah Jabodetabek. 

Hal ini menindaklanjuti bencana banjir besar yang melanda wilayah Bekasi, Jakarta, Karawang, Cianjur dan sekitarnya pada awal Maret 2025.

“Oleh karena itu, kita tadi membahas penanganan yang lebih sinergis, lebih komprehensif dari hulu sampai dengan hilir,” kata Pratikno usai rapat di Kantor Kementerian Koordinator PMK, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Baca Juga

LRT Jabodebek Gelar Sosialiasi Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Kereta

“Oleh karena itu, tadi forum menyepakati untuk dibentuk tim yang bertugas untuk merumuskan secara detail aksi konkret di lapangan dan juga sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi,” tambahnya.

Pratikno menyebut tim ini diketuai oleh Wamen Pekerjaan Umum. Kemudian, anggotanya berasal dari eselon satu di masing-masing kementerian/lembaga, termasuk dari Pemprov Jakarta, Jabar, dan Banten.

“Jadi ini adalah upaya kita untuk melakukan penanganan. Sekali lagi, secara komprehensif dan sinergis sekaligus juga sistematis, mana yang bisa kita lakukan tahun ini, mana yang harus dilakukan tahun depan, oleh siapa, kapan selesai, kapan dilakukan,“ jelasnya.

Dia menambahkan tim ini dibentuk agar tidak terjadi bencana banjir yang lebih besar ke depannya.

“Jadi ini tim yang ditangani secara komprehensif karena memang kita korbannya sangat besar. Jadi pengorbanan ekonomi sangat besar dan ini tidak bisa dibiarkan terus. Oleh karena itu kami berusaha untuk menangani lebih optimal,” tandas Pratikno. (saa/ree)