Pengamat: Jokowi dan PSI Berpeluang Kolaborasi Politik Menuju 2029

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai Joko Widodo membutuhkan wadah politik untuk mempertahankan eksistensinya setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara.

Menurutnya, salah satu opsi yang masuk akal adalah bergabung dengan partai politik yang selama ini memiliki peran dalam dinamika politik nasional.

"Joko Widodo membutuhkan wadah untuk bisa mempertahankan eksistensinya dalam politik Indonesia. Sehingga perlu bergabung dengan salah satu partai politik yang selama ini selalu memberikan warna dalam politik Indonesia," ujar Fernando dalam keterangannya, Rabu (26/3/2025).

Fernando menyoroti, selain delapan partai yang memiliki kursi di DPR RI, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga tetap mampu bersaing dalam mewarnai politik nasional.

Dengan demikian, peluang Jokowi untuk bergabung dengan PSI, partai yang kini dipimpin oleh anak bungsunya, Kaesang Pangarep, semakin terbuka lebar.

Baca Juga

Terima Kasih Patrick Kluivert, John Herdman Tak Perlu Pusing Thom Haye Absen Bela Timnas Indonesia di FIFA Series

"Sehingga sangat mungkin Joko Widodo bergabung dengan partai yang saat ini dipimpin oleh anak bungsunya. Apalagi secara jelas gagasan partai super terbuka oleh Jokowi diwujudkan oleh Kaesang di PSI," tambahnya.

Fernando berpendapat bahwa jika Jokowi mengambil peran strategis di PSI, baik sebagai pembina atau dalam jabatan lainnya, hal ini akan memberikan dampak signifikan bagi partai tersebut.

Dia merasa, kolaborasi antara Kaesang sebagai Ketua Umum PSI dan Jokowi dalam posisi strategis akan meningkatkan daya saing dan elektabilitas PSI dalam menghadapi Pemilu 2029.

"Kolaborasi antara Kaesang sebagai Ketua Umum dan Jokowi sebagai Pembina atau jabatan lainnya akan mampu meningkatkan suara PSI 2029 yang akan datang," jelasnya.

Meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Jokowi terkait langkah politiknya setelah 2024, spekulasi mengenai kemungkinan bergabungnya dengan PSI semakin menguat.

Jika benar terjadi, maka langkah ini akan menjadi salah satu strategi politik yang menarik untuk disimak dalam perjalanan politik Indonesia ke depan.(lkf)