Dedi Mulyadi Beberkan Biang Kerok Kemacetan di Jalur Cipanas-Puncak: Kami Minta Ditertibkan!

Jabar, tvOnenews.com - Belakangan ini jalur Cipanas dan Puncak jadi sorotan publik, karena menjelang lebaran 2025. Pasalnya, jalur tersebut terkenal dengan kemacetannya.

Dalam hal ini, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi beberkan biang kerok kemacetan tersebut. 

Kata dia, angkot yang ngetem dan PKL yang berjualan sebagai biang kerok penyebabnya.

Bahkan, Dedi Mulyadi menyoroti kemacetan di Jalur Puncak tersebut, tepatnya di depan Pasar Cipanas, Cianjur. 

Dedi juga menyayangkan pemberlakukan rekayasa lalu lintas di lajur kanan akibat lajur kiri yang dijadikan tempat ngetem angkot dan lokasi berjualan PKL.  

"Ini yang di Jalur Cipanas, Pasar Cipanas ya. Ini harusnya dua jalur tapi di sana (lajur kiri) dipakai angkot (ngetem)," beber Dedi dalam unggahan video di akun media sosial pribadinya.

Kemudian, dia meminta petugas untuk menertibkan angkot yang menjadikan jalan sebagai tempat parkir sehingga hak para pengguna jalan lainnya tidak terganggu.

"Seharusnya petugas menertibkan angkotnya, sehingga tidak menjadikan jalan untuk parkir. Kami minta untuk ditertibkan, karena kami pengguna jalan merasa haknya diambil. Terima kasih," ungkapnya.

Sementara, Kasat Lantas Polres Cianjur AKP Hardian Andrianto mengatakan rekayasa lalu lintas yang dilakukan sejak beberapa tahun terakhir disebabkan kepadatan arus di lajur kiri Jalan yang dipicu angkot hingga PKL.

"Jadi permasalahannya memang sangat kompleks, angkot ngetem kemudian banyaknya PKL. Sehingga jalur tersebut kerap kali tersendak, sehingga kami terapkan contraflow untuk meminimalisir kemacetan," ujarnya, Senin (24/3/2025).

Menurut dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas terkait di lingkungan Pemkab Cianjur untuk menertibkan PKL dan angkot yang ngetem di jalur tersebut.

"Ini harus diselesaikan dengan melibatkan berbagai pihak. Kami sudah melakukan imbauan dari petugas agar angkot tidak ngetem sembarangan, tetapi perlu juga Langkah dari Dishub dan dinas terkait untuk masalah PKL dan penegasan terhadap angkot yang menjadi kewenangan mereka," pungkasnya. (aag)