Tak Hanya Bongkar Keganasan Ormas Minta THR, Pengusaha Juga Bocorkan Aksi Kekejaman Ormas

Jakarta, tvOnenews.com - Baru-baru ini pengusaha bongkar keganasan organisasi masyarakat (ormas). Sontak, hal ini menuai perhatian publik. Pasalnya, aksi sebagian ormas begitu meresahkan masyarakat.

Dalam hal ini juga, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Sahat Sinaga mengungkapkan, bahwa aksi preman ormas sudah keterlaluan. 

Bahkan, salah satu ormas terkenal di Indonesia pun melakukan aksi kejamna, seperti penyegelan pabrik kelapa sawit. Hal ini dilakukan, kata dia, karena tak dikasih THR dan para ormas biasanya menjarah sawit di perkebunan.

"Masyarakat sekitar dan ormas-ormas mulai menjarah sawit-sawitnya. Kejadian ini marak di Kalteng (Kalimantan Tengah), Kaltim (Kalimantan Timur) dan Riau," katanya, pada Minggu (30/3/2025).

Sahat pun kesal bukan main dengan tindakan ormas tersebut.

"Semakin meresahkan Industri di Indonesia," tegas dia.

Kemudian, dia meminta Pemda bersikap tegas dan melindungi para pelaku industri. Jangan sampai hal seperti ini terjadi terus menerus yang bikin pelaku industri resah dan tidak nyaman berbisnis di Indonesia.

"Baiknya ada pengumuman dari Kemendagri atau Pemda-pemda agar perusahaan industri dan perkebunan atau usaha jenis lainnya untuk tidak melayani permintaan sumbangan bentuk apapun dari pihak manapun yang meresahkan kenyamanan ketenangan berusaha di Indonesia," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam memahami praktik seperti itu di lapangan, namun jangan justru menjadi pemaksaan yang membuat pelaku usaha resah.

"Ya minta boleh-boleh aja, tapi jangan maksa gitu loh. Ya dibalikin lagi ke kerelaan usaha masing-masing. Ya kan perusahaan ada CSR sebenarnya. Jangan sampai itu menjadi aksi premanisme yang berujung kepada pemblokiran itu jangan lah. Tapi bahwa masing-masing perusahaan punya dana CSR kan iya. Ya perusahaan juga sering membina masyarakat sekeliling dan sebagainya," beber Bob.

Keresahan pelaku usaha itu bisa berdampak panjang pada iklim investasi. Akhirnya yang dikhawatirkan banyak pelaku usaha yang berpikir untuk kabur dari investasi dalam negeri.

"Iya kalau sifatnya memaksa dan lain sebagainya ya (investor bisa lari). Jadi kan kita berharap aparat itu bisa selain menjaga ketertiban, tapi juga menegakkan hukum. Ya intinya mereka yang memaksa itu harus ditindak. Berarti mempengaruhi, berarti untuk keikliman. Ya sangat mempengaruhi apalagi situasi seperti ini," pungkasnya. (aag)