Dramatis! Evakuasi WNI dari Myanmar Berlangsung di Tengah Konflik Berdarah

Jakarta, tvOnenews.com – Upaya repatriasi warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar akhirnya membuahkan hasil.

Menteri Luar Negeri, Sugiono, dalam keterangan tertulis pada Selasa (18/3/2025), mengungkapkan bahwa evakuasi ini bukan tugas yang mudah karena Myanmar masih dilanda konflik bersenjata.

“Karena kita ketahui bersama, sasaran ataupun daerah yang kita tuju untuk melakukan evakuasi ini merupakan daerah yang sedang berkonflik. Ada berbagai faksi dan kepentingan di Myanmar,” ujarnya.

Menurut Sugiono, proses evakuasi memerlukan koordinasi yang panjang dan sulit. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kemenko Polkam, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian P2MI, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, Kantor Staf Kepresidenan, serta Lembaga IOM untuk memastikan keselamatan para WNI yang dievakuasi.

Rombongan WNI yang dievakuasi awalnya berangkat dari Myawaddy dan direncanakan terbang dari Maesot. Namun, jumlah yang besar membuat penerbangan dari sana tidak memungkinkan.

“Akhirnya mereka dibawa ke Bangkok lewat Bandara Don Mueang. Perjalanan cukup lama, sekitar 6 jam dari Maesot,” jelas Sugiono.

Setelah tiba di Bangkok, WNI yang dievakuasi dipulangkan secara bertahap ke Indonesia.

“Pada pagi hari ini, sorti pertama tadi sudah kita terima dan sorti kedua akan tiba kurang lebih pukul 11.00. Terakhir, 154 orang akan tiba di Tanah Air besok dan bisa kembali,” tambahnya.

Sugiono mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak mudah terbuai dengan tawaran kerja di luar negeri yang tidak jelas.

“Jangan mudah terpengaruh oleh iming-iming atau janji-janji yang tidak jelas. Ada saluran-saluran yang bisa dilewati sehingga ada jaminan terhadap keselamatan dan pelindungan mereka,” tegasnya.

Terakhir, Sugiono mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam evakuasi ini.

“Tanpa kerja keras dan koordinasi yang baik dari seluruh Kementerian dan Kemenko Polkam, saya rasa upaya ini tidak akan berhasil,” pungkasnya. (agr/iwh)