Gubernur Pramono-Rano Karno Sambangi Kejagung, Minta Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Jakarta

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung, ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, pada Jumat (7/3/2025).

Jaksa Agung mengungkap pertemuan ini dilakukan lantaran Pramono-Rano Karno meminta kepada Kejagung RI untuk memberikan pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan kota Jakarta.

“Tapi yang utamanya adalah beliau meminta kepada kejaksaan untuk pendampingan-pendampingan,” kata Burhanuddin, di Jakarta, pada Jumat (7/3/2025).

Lebih lanjut Burhanuddin mengatakan pendampingan ini dimintakan agar dalam pelaksanaan pembangunan tidak ada hal yang bertentangan dengan hukum. 

“Agar di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya Jakarta tidak ada hal-hal yang akan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan,” ucap Burhanuddin.

Selain itu Burhanuddin menyebutkan bahwa pertemuan ini juga sebagai ajang silaturahmi diawal masa jabatannya.

Baca Juga

Pramono Tegaskan THR ASN hingga PJLP Pemprov DKI Tak Dipotong Pajak di Luar Aturan

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan pendampingan perlu diberikan lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta nilainya besar.

"Karena Jakarta bagaimana pun sekarang ini menjadi pusat perekonomian global dan menjadi episentrum ekonomi Indonesia. Jakarta memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan daerah-daerah lain. 11 persen dari PDB, APBD-nya lebih dari Rp 91 triliun," ujar Pramono.

Kemudian Pramono mengatakan Kejagung perlu memberikan pendampingan agar tidak ada pihak nakal yang memanfaatkan hal tersebut. 

"Tentunya kami memerlukan pendampingan. Supaya di dalam keputusan yang di kemudian hari, tidak ada ruang, lubang, bagi siapapun yang ingin memanfaatkan itu,” lanjutnya.

“Pendampingan ini bukan yang bersifat seperti yang dulu dulu, tetap keleluasaan diberikan kepada pemerintah Jakarta. Tetapi, hal yang menyangkut aspek hukum kami akan selalu berkonsultasi dengan Kejaksaan," sambungnya.

Kemudian Pramono menyebutkan bahwa pihaknya juga telah melakukan audit terkait anggaran Pemprov Jakarta agar dapat berjalan dengan baik.

“Bahkan di awal sebagai laporan juga kepada Bapak Jaksa Agung, kami telah dan akan mengadakan audit yang ada supaya nanti pemerintahannya betul-betul bisa berjalan dengan baik," tutur Pramono. (Ars/ree)