Ibas Harap Tukin Bisa Cepat Cair Demi Kesejahteraan Dosen di Indonesia

“Sangat jelas, yang menyebutkan bahwa setiap keluarga harus mendapatkan akses pendidikan yang layak, selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum setidaknya dalam preambule kita UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa,” ungkap Ibas. 

Pelaksanaan pasal 31 UUD 1945 dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai program secara berkelanjutan, salah satunya program wajib belajar 9 tahun. 

Ibas juga memaparkan beberapa program pemerintah untuk menunjang pendidikan. Beberapa di antaranya  ada program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan untuk pelajar berprestasi ada Beasiswa Unggulan, Beasiswa Indonesia Maju (BIM), hingga LPDP.

Dia juga menyebutkan selain program bantuan pendidikan tersebut, Tunjungan Kinerja atau Tukin sangatlah penting.  

“Sehingga tukin, tunjangan kinerja dosen ASN menjadi penting. Kita harus ingat, bahwa pemberian tukin ini akan berdampak pada kualitas pendidikan,” tegas Ibas. 

Menurut Ibas, kesejahteraan dosen yang terpenuhi akan memberikan motivasi besar bagi para dosen dalam mendidik anak-anak bangsa. 

Baca Juga

Indonesia–Prancis Perkuat Kemitraan Strategis Kebudayaan, Dorong Kolaborasi Museum dan Industri Budaya

“Karena kesejahteraan dosen yang terpenuhi berhubungan erat dengan motivasi dosen dalam mendidik para generasi muda kita,” jelasnya. 

Namun, pada kenyataannya, hingga kini masih banyak masalah dan kendala dalam proses pemberian tukin dosen-dosen di Indonesia. 

“Meskipun demikian, hingga kini masih terdapat banyak kendala dalam proses implementasinya, mencakup keterlambatan pembayaran, ketimpangan antara dosen kemendikbud dan dosen kemenag serta tidak meratanya tukin bagi dosen yang belum tersertifikasi,” ungkap Ibas. 

Berdasarkan data kemendikbudristek tahun 2023 tercatat lebih dari 183 ribu orang (dosen) yang masih menunggu pembayaran tukin, dengan total kebutuhan anggaran mencapai 70.3T

Ibas juga membandingkan dengan apa yang terjadi di dunia terkait gaji dan tunjangan dosen-dosen dari negara lain. 

“Kadang kita perlu membandingkan terkait dengan apa yang terjadi di dunia bukan hanya sekedar membandingkan tetapi melihat sejauh mana kita bisa berproses menuju titik tersebut. Tentu yang lebih maju gaji pokok dosen seperti benchmark di Australia, Singapura, Jepang itu sangat tinggi. Di Australia itu 90 juta, di Singapura sekitar 70 juta, di Jepang sekitar 40 juta sementara Indonesia ini masih cukup minimalis,” papar Ibas.