Pakar: Retret Merupakan Kegiatan Penting bagi Kepala Daerah

Jakarta, tvOnenews.com - Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman Prof. Slamet Rosyadi mengemukakan retret yang diselenggarakan pemerintah pusat di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, merupakan kegiatan penting bagi para kepala daerah.

"Jadi, retret yang saya pahami itu kan sebenarnya pembekalan dari pemerintah pusat kepada kepala-kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota," kata Prof. Slamet di Purwokerto, mengutip Antara pada Selasa (25/2/2025).

Menurut dia, kegiatan itu dilakukan untuk menyamakan persepsi agar tidak ada perbedaan cara pandang atau penafsiran terhadap program-program yang disentralisasikan dari pusat ke daerah.

Selain itu, retret juga untuk menyamakan persepsi terkait penggunaan anggaran yang dikelola pemerintah daerah.

"Oleh karena itu, pembekalan itu penting supaya ada kolaborasi yang baik antara pusat dan daerah," katanya.

Dengan demikian, kata Prof. Slamet, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi lebih harmonis.

"Apalagi saat sekarang ada kebijakan efisiensi anggaran, pemangkasan anggaran," katanya menegaskan.

Ia mengatakan tujuan kebijakan tersebut harus diketahui para kepala daerah sehingga paling tidak kepala daerah perlu adaptasi dan mencari solusi terhadap kondisi-kondisi yang tidak normal seiring efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Menurut ia, kebijakan efisiensi anggaran yang diambil pemerintah saat kondisi perekonomian belum stabil itu tidak akan menjadi masalah karena memang harus dilakukan.

"Ketika perekonomian belum stabil memang perlu ada efisiensi. Jadi, harus ada skala prioritas, perlu penajaman demi keberlangsungan pembangunan," kata Prof Slamet.

Kementerian Dalam Negeri menggelar retret atau pembekalan kepala daerah pada tahun 2025 di Lembah Tidar, Akademi Militer, Magelang, mulai 21 hingga 28 Februari 2025.

Kegiatan yang menghadirkan sejumlah narasumber, meliputi jajaran menteri hingga kepala lembaga di Kabinet Merah Putih, diharapkan mampu mendorong sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.(ant/ree)