Respons Pengepul Minyak Jelantah soal Permendag 2/2025, Begini Isinya

Pihaknya juga meminta revisi atas terbitnya Permendag yang dinilai telah mematikan usaha mereka.

"Jumlah peserta sekitar 2.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Kami bergerak setelah sebelumnya tidak ada solusi, sampai kapan kami harus menunggu?. Minyak jelantah yang kami kumpulkan mau dibuang kemana?," ungkap Wakil Ketua APMJI itu.

Hal senada disampaikan Marimbun, selaku korlap aksi. Ketua PPJB ini menyatakan bahwa aksi damai ini sebagai puncak reaksi para pengepul minyak jelantah di Indonesia yang sangat dirugikan dengan terbitnya Permendag No.2 Tahun 2025.

Regulasi yang berlaku per 8 Januari 2025 itu merupakan perubahan atas Permendag Nomor 26/2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit.

"Kami sudah melakukan komunikasi dengan Kemenko Pangan pada 11 Februari 2025 tentang penutupan ekspor UCO atau minyak jelantah, namun sampai saat ini belum ada titik terang, apalagi solusi terkait Permendag tersebut," tegas Marimbun.

Para peserta aksi diimbau agar menyampaikan secara damai dan fokus terhadap tuntutan.

"Tidak perlu takut, konstitusi dan undang-undang kita memberikan jaminan dan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sesuai dengan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. Hak menyatakan pendapat dihadapan publik telah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum," pungkasnya.(lkf)