Pemerintah China Protes Perintah Trump Batasi Investasi China di AS

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah China memprotes perintah Presiden Donald Trump soal pembatasan investasi Tiongkok di Amerika Serikat (AS).

"Pengetatan tinjauan keamanan yang menargetkan investasi China di AS sangat memukul kepercayaan perusahaan China dalam berinvestasi di AS dan yang sedang dirusak adalah lingkungan bisnis di negara itu," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing mengutip Antara pada Selasa (25/2/2025).

"Kami sangat menyesalkan dan dengan tegas menentang hal ini dan telah mengajukan protes serius kepada pihak AS," lanjutnya.

Pada Jumat (21/2), Presiden Trump mengeluarkan memorandum presiden soal keamanan nasional yang berisi komitmen Trump untuk menggunakan semua instrumen hukum yang diperlukan untuk melarang afiliasi China berinvestasi dalam teknologi AS, infrastruktur penting, layanan kesehatan, pertanian, energi, bahan baku dan industri lainnya.

Arahan itu membuka peluang bagi perluasan otoritas Komite Investasi Asing di AS (Committee on Foreign Investment in the United States atau CFIUS), satu panel rahasia yang meneliti proposal entitas asing untuk membeli perusahaan atau properti AS, untuk menggagalkan investasi China.

"Meningkatnya pembatasan investasi AS di China merupakan campur tangan yang disengaja terhadap pengambilan keputusan independen perusahaan-perusahaan AS dan distorsi investasi antara kedua negara," tambah Lin Jian.

Dengan menutup perusahaan-perusahaan China dan pasar China, AS pada akhirnya akan merugikan kepentingan ekonominya sendiri dan kredibilitas internasionalnya.

"Kami mendesak AS untuk mematuhi aturan investasi dan perdagangan internasional, menghormati hukum ekonomi pasar, berhenti mempolitisasi dan menjadikan isu-isu ekonomi dan perdagangan sebagai senjata, dan berhenti merusak hak China yang sah untuk pembangunan," ungkap Lin Jian.

Ia mengatakan pemerintah China akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak-hak dan kepentingan kami yang sah.

"Untuk melayani agenda politiknya di dalam negeri, AS telah menyalahgunakan penyelidikan Pasal 301, yang secara serius melanggar aturan WTO dan semakin merusak sistem perdagangan multilateral. Kami menyerukan kepada pihak AS untuk menghormati fakta dan aturan multilateral dan segera menghentikan kesalahannya," tegasnya.

Trump juga berkomitmen untuk menetapkan aturan baru untuk mengekang eksploitasi sumber daya, teknologi, dan ilmu pengetahuan milik AS oleh musuh asing seperti China.

Pada saat yang sama, menurut memo tersebut, pemerintah akan mempertimbangkan pembatasan baru terhadap investasi keluar ke China di sektor-sektor strategis termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan (AI), teknologi kuantum, bioteknologi dan kedirgantaraan. 

Tujuannya adalah menghentikan dana AS mendukung strategi Military-Civil Fusion (MCF) China, yang dianggap sebagai ancaman langsung bagi keamanan nasional AS.

Langkah tersebut juga mencakup pembatasan kepemilikan China atas lahan pertanian AS. 

Data menunjukkan bahwa entitas asing saat ini menguasai 43 juta hektare lahan pertanian AS, di mana China memiliki lebih dari 350.000 hektare di 27 negara bagian.

Selain itu, AS juga akan membatasi akses China ke sumber daya manusia dan operasi perusahaan AS di sektor teknologi sensitif. 

Pemerintah berencana memperkuat wewenang CFIUS dalam mengawasi investasi "greenfield" yaitu investasi yang membangun fasilitas baru dari nol dan membatasi kepemilikan properti asing di sekitar fasilitas strategis AS.

Trump juga menyebut bahwa perusahaan China telah lama memanfaatkan modal AS untuk mendukung pengembangan militer, intelijen, dan operasi keamanan mereka.

Ia mengatakan tidak akan membiarkan perusahaan China mencuri kekayaan intelektual, pengetahuan pekerja AS dan mengirimnya kembali ke Partai Komunis China.

Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintahan Trump juga akan memperketat audit terhadap perusahaan asing yang terdaftar di bursa AS. 

Langkah itu bertujuan melindungi tabungan investor AS serta mencegah perusahaan asing yang terindikasi melakukan kecurangan memperoleh akses ke dana pensiun dan modal pasar AS.

Tidak segera jelas bagaimana semua rencana Trump tersebut akan dilaksanakan dan apakah ia perlu mencari kewenangan tambahan dari Kongres untuk beberapa perubahan.

Pemerintah Trump juga berniat mengenakan biaya tambahan untuk penggunaan kapal dagang buatan China yaitu agar sebagian produk AS diangkut menggunakan kapal buatan dalam negeri sebagai upaya membendung China dalam industri perkapalan global.

China saat ini menguasai hampir 50 persen kapasitas pembuatan kapal global, didorong oleh permintaan domestik yang tinggi. 

Armada kapal dagang China diperkirakan bernilai 255,2 miliar dolar AS (sekitar Rp4,16 kuadriliun) pada Januari 2025, menjadikannya yang terbesar di dunia.

Jepang berada di peringkat kedua dengan 231,4 miliar dolar AS (sekitar Rp3,77 kuadriliun), sementara AS menempati peringkat keempat dengan 116,4 miliar dolar AS.(ant/ree)