Kementerian P2MI Didesak Fokus Perbaikan Tata Kelola PMI

Jakarta, tvOnenews.com - Koordinator Forum Pekerja Migran Indonesia (FKPMI), Zainul Arifin mendesak pemerintah fokus terkait perbaikan tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan nasib buruh migran.

Zainul mendesak Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding untuk dapat bekerja ekstra mengingat saat ini kementerian yang sebelumnya lembaga tersebut masih banyak pekerjaan rumah yang perlu penyelesaian.

"Kami belum melihat hasil kerja menteri Karding dan jajarannya. Harapan kami setelah presiden meningkatkan BP2MI menjadi kementerian KP2MI lebih mudah menyelesaikan persoalan-persoalan penempatan yang selama ini jalan ditempat seperti tata kelola penempatan PMI ke Timur Tengah," kata Zainul kepada awak media, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Zainul pun mengkritisi kerja dari Menteri P2MI, Karding yang dinilainya lamban dalam menagani permalasahan PMI saat ini.

Pasalnya, ia menilai Menteri P2MI erlihat sibuk pada kegiatan-kegiatan seremonial dan mengabaikan pekerjaan yang lebih strategis seperti mendorong percepatan revisi undang-undang nomor 18 tahun 2017.

"Moratorium penempatan PMI ke Timur Tengah untuk beberapa jabatan pekerjaan masih belum ada solusi hari ini, mestinya menteri fokus pada hal-hal strategis seperti itu yang sudah dinantikan banyak orang bukan malah kesana kemari acara seremonial," ujarnya.

Baca Juga

5 Tahun Tak Bisa Pulang, PMI Asal Banyuwangi Akhiri Hidupnya di Malaysia

Ia menjuturkan akibat moratorium penempatan ke Timur Tengah yang tak kunjung jelas solusinya dari pemerintah setiap harinya diduga ratusan PMI berangkat secara illegal.

"Kami mendapatkan fakta mencengangkan bahwa meski dalam rentang moratorium hingga saat ini namun aktivitas penempatan PMI ke Saudi tetap tinggi ribuan orang dalam sebulannya dan dugaan kami mereka bermain mata dengan petugas di bandara yang diantaranya ya petugas dari KP2MI," tambah Zainul.

Zainul saat ini dibutuhkan sosok yang lebih tegas untuk memimpin lembaga yang baru saja dinaikan levelnya menjadi kementerian tersebut agar bisa melakukan perbaikan tata kelola penempatan PMI kedepan.

"Jika dibiarkan terus dengan kondisi saat ini, penempatan PMI ke Timur Tengah hanya menjadi bancakan oknum, dan kami melihat menteri saat ini selama 3 bulan bekerja tidak memiliki political will untuk menuntaskan persoalan yang ada," pungkasnya. (raa)