Unjuk Rasa Dimana-mana, Anggota DPRD Jabar: Pemerintah Bisa Akomodir Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan

Jakarta, tvOnenews.com - Melewati masa 100 hari kerja tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 80 persen.

Meski begitu anggota DPRD Jawa Barat Komisi I Fraksi Gerindra, Syahrir menilai, masih ada elemen masyarakat yang merasa kurang puas dengan jalannya pemerintahan Prabowo.

Salah satu buktinya dengan munculnya gelombang unjuk rasa di sejumlah daerah di Indonesia akhir-akhir ini.

Sumber :

• Denden Ahdani/tvOne

Mereka menentang kebijakan pemerintahan yang dianggap kontroversial, semisal program makanan bergizi gratis (MBG) dan pengenaan pemberhentian sementara (PS) bagi pegawai negeri yang tak memenuhi kriteria tertentu.

"Lalu, mahasiswa juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Mereka meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib pada PNS dan guru honorer yang terkena dampak kebijakan pemerintah. Mahasiswa juga menentang revisi UU Mineral dan Batubara serta UU Dwifungsi ABRI hingga menuntut agar memperhatikan hak-hak masyarakat juga menghentikan tindakan represif terhadap aktivis dan demonstran," ujarnya, Kamis (20/2/2025).