Bunga KPR 5% Selama 20 Tahun! Sri Mulyani Ungkap Strategi Pemerintah Bangun 3 Juta Rumah

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan menyelaraskan kebijakan serta instrumen keuangan, baik dalam APBN maupun regulasi Bank Indonesia, guna merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah.

"Kami akan menyinkronkan seluruh kebijakan dan instrumen keuangan, baik yang bersumber dari APBN maupun melalui mekanisme makroprudensial dan kebijakan Bank Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (19/2/2025).

Sri Mulyani mengungkapkan, dalam APBN 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp18 triliun untuk mendukung pembangunan 220 ribu rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sebanyak Rp18 triliun sudah dialokasikan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang dikombinasikan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (PTSMF). Dengan skema ini, MBR bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga hanya 5 persen selama 20 tahun," jelasnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah terus mencari berbagai alternatif kebijakan guna mencapai target pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo.

"Kami telah menemukan beberapa opsi yang akan difinalisasi oleh tim teknis dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN yang dipimpin Pak Erick Thohir, serta Bank Indonesia yang memiliki kewenangan dalam instrumen moneter," tambahnya.

Selain fokus pada pembangunan rumah baru, pemerintah juga menyiapkan berbagai skema pendukung, seperti program renovasi rumah untuk masyarakat serta bantuan uang muka bagi calon pembeli.

"Semua skema ini tertuang dalam APBN dan terus dievaluasi agar skalanya bisa ditingkatkan sesuai kebutuhan, demi memastikan target yang ditetapkan dapat tercapai," tegasnya.

Pemerintah saat ini juga tengah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan sektor perbankan di bawah Kementerian BUMN guna memastikan program 3 juta rumah ini mendapat dukungan dari sisi suplai maupun permintaan.

"Kami ingin memastikan bahwa para pengembang mendapatkan dukungan yang cukup, sementara masyarakat berpenghasilan rendah bisa memperoleh akses kepemilikan rumah yang lebih terjangkau. Ini adalah rumah untuk rakyat," ungkapnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani menegaskan bahwa Kementerian Keuangan turut mendukung berbagai program strategis nasional demi mencapai visi astacita dan pertumbuhan ekonomi 8 persen, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, serta hilirisasi industri yang menjadi arahan Presiden.