Lapor ke DPR, Menteri Pekerjaan Umum Ungkap Pangkas Anggaran Rp81,38 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melaporkan rincian efisiensi anggaran kementeriannya kepada Komisi V DPR RI.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan perihal efisiensi belanja Kementerian dalam pelaksanaan APBN tahun 2025, Dody menyebut Kementerian PU kena pemangkasan anggaran Rp81,38 triliun.

“Pagu alokasi anggaran kementerian PU tahun 2025 yang sebesar di awal Rp110,95 triliun diwajibkan untuk dilakukan efisiensi sebesar Rp81,38 triliun,” ujar Dody saat rapat bersama Komisi V DPR di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Dia menuturkan efisiensi itu membuat pihaknya membatalkan sejumlah program yang sudah direncanakan sebelumnya.

“Kami telah melakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik, infrastruktur, dan tidak prioritas. Satu pembatalan kegiatan fisik single year contract dan multi year contract yang bersumber dari rupiah murni, pembatalan pembelian alat berat, serta penggunaan dana tanggap darurat yang efektif dan efisien,” jelasnya.

Dody menjelaskan Kementerian PU juga membatasi perjalanan dinas dan menghapus acara seremonial.

Baca Juga

Selat Hormuz Dibuka 2 Minggu, DPR Sentil Diplomasi RI: Jangan Sampai Hanya Formalitas

"Meniadakan rakor (rapat koordinasi), rapat dan memilih mensosialisasikan secara online, jadi semua akan disosialisasikan secara online,” kata Dody.

"Meniadakan belanja kehumasan yang kurang atau tidak prioritas seperti percetakan banner, spanduk, seminar dan sebagainya, efisiensi belanja operasional baik layanan perkantoran perawatan, efisiensi belanja non operasional," tambahnya.

Atas efisiensi anggaran itu, Dody mengungkap sisa anggaran Kementerian PU sebesar Rp29,57 triliun. Kemudian, Rp6 triliun-nya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur prioritas. (saa/raa)