Pengamat Kebijakan Publik Kritik Keras Kasus Penyuapan AKBP Bintoro: Reformasi Total Perlu di Tubuh Polri

"Maka jangan berharap ada perubahan signifikan di masa mendatang," ujarnya. 

Dari sisi hukum, ia menekankan pentingnya revisi terhadap peraturan internal Polri yang selama ini dianggap masih lemah dalam memberikan efek jera. 

"Hukuman administratif saja, menurutnya, tidak akan cukup untuk mencegah praktik-praktik korupsi di masa depan. Perlu ada integrasi antara sanksi hukum pidana yang tegas dan pengawasan eksternal yang independen", bebernya. 

Dr. Khausar mendorong keterlibatan masyarakat sipil dan lembaga independen dalam mengawasi proses reformasi di tubuh Polri. 

"Pengawasan yang efektif harus melibatkan semua elemen masyarakat. Tanpa kontrol publik, reformasi hanya akan menjadi slogan tanpa tindakan nyata," katanya.

Kasus penyuapan yang melibatkan para perwira Polres Metro Jakarta Selatan ini harus menjadi momentum untuk melakukan introspeksi dan perbaikan menyeluruh. 

"Publik berharap Presiden Prabowo bisa menjawab tantangan ini dengan langkah konkret, bukan sekadar janji politik. Kini semua mata tertuju pada Presiden. Apakah ia akan mengambil langkah berani atau justru memilih jalan aman dengan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja?" tuturnya.(lkf)