Mahasiswa Gelar Aksi, Minta Pj Gubernur Aceh Kembali ke Pusat, Ini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Mahasiswa dari Ikatan Pemuda Mahasiswa Seuramoe Meukkkah (IMP) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh, Selasa (4/2/2025).

"Aksi tadi kegelisahan masyarakat Aceh akan kinerja PJ Gubernur Aceh yang melakukan evaluasi terhadap pejabat eselon II. Evaluasi dinilai tergesa-gesa," ujar perwakilan IMP, Muhammad Hasbar Kuba kepada awak media.

Mahasiswa mendesak Mendagri Jenderal (Purn) Tito Karnavian untuk segera menarik PJ Gubernur Aceh Safrizal ZA kembali ke Jakarta karena dianggap hanya membuat gaduh di Aceh. 

IMP juga mendesak Safrizal ZA untuk menghentikan proses evaluasi Pejabat Eselon II yang seharusnya dilakukan oleh Gubernur Aceh definitif Muzakir Manaf (Mualem) yang menang dalam Pilgub 2024 berpasangan dengan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh).

"Apalagi sudah terpilih Muzakir. Wewenang untuk mengevaluasi SKPA adalah wewenang Gubernur terpilih," tambahnya.

Baca Juga

Kunjungi Provinsi Sulut, Mendagri Bersama Menteri PKP dan Kepala BPS Tinjau Program Perumahan Rakyat di Minahasa

Hasbar Kuba juga meminta KPK untuk memeriksa Safrizal ZA terkait dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan selama menjabat sebagai PJ Gubernur Aceh.

"Harapan kita PJ Gubernur membatalkan evaluasi itu supaya evaluasi dilakukan Gubernur definitif. Kita menduga selama Pj Gubernur ada praktik KKN, kita menyurati KPK. Dugaan teman dekat disodorkan mengisi pos-pos tertentu," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama dengan Komisi II, KPU, Bawaslu dan DKPP umumkan pelantikan kepala daerah non sengketa digelar pada 20 Februari 2025 .

"Kami siapkan tanggal 18, 19, dan 20, kemudian saya lapor ke Presiden, dan Pak Presiden menyampaikan bahwa beliau memilih tanggal 20, hari Kamis," terang Tito, Senin (3/2/2025). 

Pengunduran pelantikan kepala daerah yang semula tanggal 6 Februari menjadi 20 Februari tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto melalui Mendagri.

Arahan Prabowo, disetujui oleh DPR RI, KPU, Bawaslu dan DKPP dalam rapat kerja Komisi II DPR RI pada Senin 3 Februari 2025.(lkf)